Anggaran KIP Kuliah 2026 Tembus Rp15,3 Triliun, Penerima Lebih 1 Juta Mahasiswa

Jakarta(harianSIB.com)

Anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terus meningkat dan pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp15.323.650.458.000 dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa. Pemerintah memastikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap terjaga.

Data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jumat (20/2/2026), menunjukkan tren anggaran KIP Kuliah naik signifikan sejak 2020.

Pada 2020, anggaran tercatat Rp6,5 triliun. Jumlah itu meningkat hingga Rp14,9 triliun pada 2025 dengan sasaran 1.044.921 mahasiswa berdasarkan DIPA. Tahun 2026 kembali naik menjadi Rp15,3 triliun.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen pemerintah menjaga program tersebut.

Baca Juga:

• Dapat Tambahan Kuota KIP-K, UNITA Ucapkan Terima Kasih kepada Sekjen Kemendiktisaintek, Bupati-Wakil Bupati Taput dan LLDikti Wilayah I

"KIP Kuliah merupakan instrumen strategis untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi. Kami memastikan bantuan biaya hidup adalah hak penuh mahasiswa dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun," ujarnya.

Menurutnya, KIP Kuliah menjadi "jembatan harapan" bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Skema Distribusi Berbasis Data

PPAPT Kemdiktisaintek menjelaskan, distribusi kuota 2020–2024 didasarkan pada daya tampung dan akreditasi program studi di masing-masing perguruan tinggi.

Sejak 2025, pengelolaan dilakukan langsung oleh PPAPT dengan prioritas bagi pemegang KIP SMA/sederajat, terdata di DTKS, atau PPKE maksimal desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT di PTN.

Untuk PTS, kuota didistribusikan oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi.

Kepala PPAPT Kemdiktisaintek menyebutkan, perbedaan jumlah penerima di setiap kampus tidak mencerminkan pengurangan kuota nasional.

"Penurunan di satu perguruan tinggi bisa terjadi karena jumlah siswa pemegang KIP atau yang terdata di DTKS yang lulus seleksi di kampus tersebut memang sedikit," jelasnya.

Sebagai contoh, di Universitas Negeri Medan, penerima KIP Kuliah pada 2024 sekitar 1.000 mahasiswa baru. Namun pada 2025 meningkat menjadi lebih dari 3.000 mahasiswa karena banyak siswa pemegang KIP SMA/sederajat yang lulus SNBP dan SNBT di kampus tersebut.

Sebaliknya, di Universitas Gadjah Mada (UGM), penerima pada 2024 sekitar 1.900 mahasiswa baru, tetapi pada 2025 tercatat sekitar 708 mahasiswa karena jumlah pemegang KIP yang lulus seleksi di kampus itu menurun.

Prioritas DTSEN Mulai 2026

Seiring terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), mulai 2026 prioritas penerima KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP atau yang terdata dalam DTSEN desil 1 hingga 4.

Untuk PTN, prioritas tetap bagi siswa yang lulus melalui jalur SNBP dan SNBT. Penajaman kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

Kemdiktisaintek juga membuka kanal pengaduan melalui laman lapor.go.id, pusat panggilan 126, email ult@kemdiktisaintek.go.id, dan WhatsApp +62 851-8606-9126 guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dengan peningkatan anggaran dan penyesuaian kebijakan berbasis data, pemerintah memastikan akses pendidikan tinggi tetap terbuka luas bagi generasi muda Indonesia, termasuk mahasiswa asal Sumatera Utara yang selama ini menjadi salah satu penerima manfaat program tersebut.(**)

Kemenristekdikti: Pendidikan Tinggi Harus Berperan Sebagai Agen of Economic Development

Pameran Pendidikan Tinggi Eropa Hadirkan 138 Institusi

Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi Harus Diubah

Juara Gothia Cup Dapat Beasiswa Pendidikan Tinggi

Indonesia Jadi Tujuan Pendidikan Tinggi Mahasiswa dari Sejumlah Negara

Indonesia Kekurangan Guru Besar