Ebenejer Sitorus: Bullying di Tanggerang Selatan Peringatan Keras Bagi Dunia Pendidikan Sumut

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mengatakan, sangat sepakat di setiap sekolah di Sumut dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau anti bullying sesuai Permendikbudristek 46/2023, demi keamanan dan kenyamanan bagi para siswa dalam proses belajar.

"Kita tidak ingin ada peristiwa seperti meninggalnya seorang siswa korban perundungan (bullying) di Tangerang Selatan (Tangsel) terjadi di Sumut. Kejadian tersebut harus menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan di Sumut, agar segera memperkuat sistem pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (20/11/2025) melalui telepon di Medan.

Ebenejer mengaku sangat prihatin dan berduka atas peristiwa yang terjadi di Tangsel tersebut. Hal itu membuktikan bahwa kekerasan dan perundungan masih menjadi ancaman serius bagi anak-anak.

Atas dasar itu, Ebenejer menyarankan agar sekolah-sekolah di Sumut wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau anti bullying. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumut harus bergerak cepat memastikan seluruh satuan pendidikan, baik SMA/SMK maupun SLB, membentuk TPPK yang bekerja aktif, bukan sekadar formalitas.

Baca Juga:

• Kasus Dana BOS Rp885 Juta, Mantan Kepala SMAN 19 Medan Duduk di Kursi Terdakwa

"TPPK harus didukung oleh psikolog, konselor, guru BK, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Kita tidak boleh menunggu ada korban lagi. Tugas dewan mengawal agar regulasi berjalan sampai ke tingkat sekolah," ujar Ebenejer.

Ditambahkan politisi Partai Hanura ini, sekolah harus menjadi tempat aman bagi siswa untuk belajar, bukan ruang yang menakutkan karena ancaman bully atau kekerasan.

"Budaya sekolah harus berubah. Kita perlu ekosistem pendidikan yang ramah anak, mengedepankan pencegahan, mediasi, dan pembinaan. TPPK merupakan instrumen penting dan Disdik Sumut harus memastikan implementasinya merata di seluruh kabupaten/kota," ujar Ebenejer.

Anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini menilai bahwa pemerintah daerah juga perlu menyiapkan dukungan anggaran untuk pelatihan guru dalam mengenali tanda-tanda perundungan, meningkatkan literasi anti-kekerasan, serta memperkuat sistem pelaporan.

"Kita di DPRD siap mendorong dan mengawasi agar program ini berjalan. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Semua pihak harus bergerak," tegasnya sembari berharap pembentukan TPPK menjadi langkah nyata mencegah kasus serupa terjadi di Sumut, sekaligus memastikan sekolah menjadi ruang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.(*).

Kasus Dana BOS Rp885 Juta, Mantan Kepala SMAN 19 Medan Duduk di Kursi Terdakwa

Visi Pendidikan Unggul Taput Dipertanyakan: Kepala Sekolah Senior Didemosi Jelang Seleksi Kelas Unggulan

Bupati Taput Lantik 44 Kepsek dan Direktur PDAM Mual Natio

Rotasi Kepala Sekolah di Taput Tuai Tanda Tanya: Pejabat Senior Jadi Guru, Junior Jadi Kepala

33 Kepala Sekolah di Taput Dibina soal Transparansi Pengelolaan BOSP

Yuda Sianturi dan Giafani Togatorop Juara Fun Run 5K Kemenkeu Mengajar 10