Rabu, 01 Mei 2024

Ahli Hukum dan Praktisi Soroti Banyaknya Gugatan PKPU yang Meningkat

Redaksi - Rabu, 27 September 2023 11:20 WIB
Ahli Hukum dan Praktisi Soroti Banyaknya Gugatan PKPU yang Meningkat
Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Lalu bagaimana kata praktisi dan pengamat peradilan?

Menurut anggota Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Aria Suyudi, terjadi peningkatan pengajuan permohonan PKPU. Pada 2019, permohonan hanya 435, pada 2020 naik menjadi 635, dan menjadi 726 pada 2021. Menurut Aria, sebelum 2004, tidak ada yang tertarik mengajukan permohonan PKPU. Tapi sekarang dengan PKPU debitur dipaksa oleh kreditur untuk mengajukan perdamaian. Ia menambahkan, dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tujuannya adalah restrukturisasi. Namun, saat ini, PKPU karena dijadikan sarana yang paling mudah untuk menagih utang.

"PKPU itu boleh, asalkan untuk perdamaian dan restrukturisasi. Di Indonesia justru tujuannya menolak restrukturisasi," kata Aria.
Hal itu disampaikan dalam Webinar Diskursus Kepailitan dan PKPU yang diselenggarakan Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) di Jakarta Senin (25/9).

Adapun pakar hukum PKPU dan kepailitan, Teddy Anggoro, menyoroti banyaknya perkara kepailitan dan PKPU karena perusahaan-perusahaan masih terbebani utang buntut dari pandemi. Tapi PKPU dan kepailitan kini juga dijadikan upaya untuk mengambil alih aset debitur secara ilegal.

"PKPU dan kepailitan bukan hal baru. Namun sekarang bisa mengarah ke moral hazard, misalnya tidak suka dengan pesaing, orang dengan mudah mendapatkan aset dari pesaingnya dengan harga yang murah," ujar Teddy.

Ia menambahkan, dengan maraknya pengajuan PKPU dan Kepailitan, banyak juga penerapan hukum yang tidak tepat. Bukan karena undang-undangnya, tapi karena oknum-oknumnya. Teddy mencontohkan, debitur pailit baik perorangan maupun berbadan hukum (perusahaan) tidak bisa diajukan PKPU kepada ahli warisnya.

"Itu tidak ada jalur hukumnya. PKPU tidak diturunkan," ujarnya.

Sedangkan kata praktisi hukum Damianus Renjaan menambahkan soal perkara ini. Menurut dia, ahli waris tidak dapat di-PKPU karena tidak ada dasar hukumnya di Undang-Undang Kepailitan. Jika dipaksakan, hal itu berpotensi menjadi dasar yang bisa digunakan oleh siapa pun untuk merugikan masyarakat.

"Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mengetahui perjanjian yang dibuat pewaris?" kata Damian.

Kasus yang ditangani Damian sendiri, yakni permohonan PKPU dengan Termohon Ery Said, putra tunggal almarhum Eka Rasja Putra Said (Preskom PT Krama Yudha), dan cucu pendiri PT Krama Yudha H Sjarnoebi Said. (detikcom/d)



Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Praktisi Hukum Dr JS Simatupang Desak Polda Sumut Bebaskan Sorbatua Siallagan

Praktisi Hukum Dr JS Simatupang Desak Polda Sumut Bebaskan Sorbatua Siallagan

Praktisi Hukum Minta Usut Proyek Alun-alun Pematangsiantar

Praktisi Hukum Minta Usut Proyek Alun-alun Pematangsiantar

Praktisi Pendidikan Harapkan Materi Debat Capres Lebih Menyentuh Persoalan Masyarakat

Praktisi Pendidikan Harapkan Materi Debat Capres Lebih Menyentuh Persoalan Masyarakat

Ahli dari Australia Nilai Kasus “Kopi Sianida“ Jessica Wongso Masih Sisakan Tanda Tanya

Ahli dari Australia Nilai Kasus “Kopi Sianida“ Jessica Wongso Masih Sisakan Tanda Tanya

Praktisi Hukum: Masyarakat Harus Bisa Bedakan Politik Agama dan Politisasi Agama

Praktisi Hukum: Masyarakat Harus Bisa Bedakan Politik Agama dan Politisasi Agama

Rampingkan Kabinet 2024-2029, Para Ahli Hukum Rekomendasikan Hapus Menko

Rampingkan Kabinet 2024-2029, Para Ahli Hukum Rekomendasikan Hapus Menko

komentar
beritaTerbaru