Medan (harianSIB.com)
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, dengan semangat sinergitas dengan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) sekabupaten/kota, serta dukungan supervisi KPK yang terus menerus, aset negara yang dipercayakan kepada PLN, khususnya tanah di akhir 2023 ,100 persen akan terverifikasi.
"Sejauh ini, secara nominal aset PLN di seluruh wilayah yang telah diselamatkan melalui program sertipikasi tanah ini sudah mencapai kurang lebih Rp5 triliun," ungkap Wiluyo dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Progress Sertifikasi Aset Tanah PT PLN (Persero) di Provinsi Riau secara virtual zoom, Senin, (6/9/2021).
Asman Komunikasi PLN UIP Sumbagut Effiaty Polapa dalam relis yang diterima Jurnalis Koran SIB Edy Bukit di Medan, Rabu (8/9/2021) mengatakan, turut hadir dalam kegiatan itu Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Arif Nurcahyo, GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Padudung, GM PLN UIKSBU Ikram, GM PLN UIW Riau Hartono, Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau M Syahrir dan Kakantah se-Riau.
Wiluyo juga menjelaskan, pandemi Covid-19 tidak menyurutkan langkah untuk terus berkarya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama untuk kepentingan bangsa dan negara.
PLN sebagai salah satu BUMN, lanjutnya, berkomitmen tetap berada di garda terdepan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjangkau seluruh pelosok negeri agar mendapat pasokan listrik yang andal dan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mendukung kegiatan tersebut, PLN masih terus membutuhkan lahan dan tambahan aset dimana di sisi luas permukaan bumi ini tidak akan bertambah. Bahkan akan semakin berkurang sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tanah ini akan menjadi komoditas atau aset yang dibutuhkan berbagai pihak.
"Oleh karena itu, pengamanan aset-aset yang diamanahkan kepada PLN untuk mengelola aset itu, harus kita amankan, harus kita pelihara dan kita dayagunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat dan negara," ucap Wiluyo.
Wiluyo juga mengakui, PLN menghadapi berbagai permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan PLN sendiri. Pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kakanwil, Kakantah maupun dari Kementerian ATR/BPN untuk pengamanan aset tersebut.
Wiluyo mengatakan, pada akhir 2020, PLN memiliki lebih kurang 106.000 persil tanah yang harus dilegalkan dan disertipikasi. Dan proses sertipikasi ini sudah dikawal sejak puluhan tahun. Namun jumlah itu baru sekitar 46 persen aset tanah yang sudah bersertipikat. Namun dengan koordinasi antar lembaga, dia optimis sertipikasi ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Lebih lanjut, disebutkan pemakaian listrik di Riau saat ini 33,5 persen untuk industri dan bisnis dari total kebutuhan listrik di Riau.
Untuk memenuhi keandalan listrik tersebut, PLN meningkatkan pasokan dengan terus membangun infrastruktur kelistrikan.
Untuk wilayah Riau, lanjutnya, dari target sertipikasi tahun 2021, ditargetkan sebanyak 1.434 persil. Pada periode Januari-Agustus 2021 ini telah terbit 429 sertipikat di provinsi Riau sehingga masih ada sekitar 1.005 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertipikasinya sampai dengan akhir tahun 2021.
Sementara, Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau M Syahrir mengatakan bahwa kendala utama dalam penyelesaikan sertipikasi adalah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kendala PBB ini meski sudah beberapa kali rapat, beberapa kali zoom tetap belum terselesaikan. Berdasarkan surat Mendagri Tito, PLN ini kan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) nya nol, tidak dikenakan BPHTB karena dia proyek strategis nasional", katanya. (*)
