Koperasi Merah Putih Dapat Modal Awal Rp3 Miliar, Bukan Hibah

Bandung(harianSIB.com)
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapat modal awal hingga Rp3 miliar per unit dari pemerintah. Dana tersebut merupakan plafon pinjaman, bukan hibah, dan harus dikembalikan dalam enam tahun.

"Ini bukan bagi-bagi uang gratis. Plafon pinjaman hingga Rp3 miliar, tenor enam tahun," ujar Zulkifli dalam deklarasi pembentukan KDMP Jawa Barat, di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (15/5), dikutip dari Antara.

Penggunaan dana akan disesuaikan dengan proposal koperasi. Misalnya, untuk pembangunan gudang senilai Rp1 miliar, bank akan menilai dan hanya mencairkan sesuai kelayakan.

Zulkifli menegaskan, program ini akan dijalankan secara profesional dan transparan untuk benar-benar mengangkat ekonomi desa.

Dengan target sekitar 80.000 koperasi merah putih yang aktif dan sehat sebagai titik kekuatan ekonomi rakyat, seperti tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemerintah secara total menggelontorkan dana Rp250 triliun, guna membangun ekosistem ekonomi desa melalui koperasi desa merah putih.

Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, koperasi desa merah putih ini dibentuk oleh pemerintah desa yang bisa dibentuk baru, ataupun menggabungkan koperasi lama dengan kepala desa menjadi ketua dewan pengawas secara ex-officio, dan pemerintah pusat akan mendukung dengan mengirim dua sampai tiga tenaga pendamping.

Koperasi desa merah putih ini, kata Zulkifli, setidak-tidaknya akan menjalankan enam hal utama, yang pertama memotong rantai pasok sembako, dari produsen langsung ke koperasi, lalu ke warga. Kedua menjadi agen distribusi LPG 3 kg.

Ketiga, menjadi distributor alat dan mesin pertanian (Alsintan); Keempat, pengelola gudang dan penyewaan peralatan pertanian; Kelima menjadi agen BRILink dan BNI; serta keenam menyalurkan KUR dengan bunga ringan, dan menjadi agen Bulog untuk membeli gabah dan jagung.

Koperasi juga bisa membuka apotek atau pos kesehatan, agar warga desa tidak harus ke kota untuk berobat ringan.

"Kooperasi ini akan menghapus peran tengkulak dan rentenir di desa. Ini ekonomi kerakyatan berbasis desa," ucapnya.

Demi transparansi pengelolaan koperasi merah putih, pemerintah juga akan membentuk Satgas yang akan mengawal pelaksanaan program, sesuai Inpres No 9 Tahun 2025 yang mengatur struktur Satgas hingga ke kabupaten/kota.

"Pembentukan koperasi ditargetkan selesai sebelum akhir Juni 2025, dan akan diumumkan serentak pada 12 Juli 2025. Targetnya, 28 Oktober 2025, koperasi sudah berjalan, gudang sudah terbangun, dan distribusi sudah dimulai," ucap Zulkifli.

Kegiatan deklarasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Provinsi Jawa Barat ini dihadiri sekitar 6.000 orang secara hybrid.(*)