Negara Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Alasan Investasi

Walhi Sumatera Utara menegaskan bahwa keberadaan TPL telah menjadi sumber konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas sosial-ekologis di kawasan Tano Batak. Alih-alih membawa kesejahteraan, keberadaan perusahaan justru memperparah ketidakadilan agraria, menghancurkan ekosistem hutan dan menciptakan lingkaran kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya.

Pembentukan TGPF harus dimaknai sebagai momentum negara untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Penyelidikan tidak boleh berhenti pada pengumpulan data administratif, tetapi harus menelisik akar persoalan; perampasan hutan adat, praktik intimidasi dan pelanggaran HAM yang selama ini dibiarkan.

"TGPF juga harus bekerja transparan, melibatkan masyarakat sipil, serta memastikan rekomendasinya tidak berhenti di meja birokrasi," harap Rianda. (A8/d)