Hakim PT Sulteng Dipecat karena Selingkuh dengan Sesama Hakim

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial LTS setelah terbukti berselingkuh dengan sesama hakim.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ketua Majelis Kehormatan Hakim sekaligus Wakil Ketua KY, Desmihardi, menyatakan LTS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sementara hakim Pengadilan Negeri Sabang berinisial DW dijatuhi sanksi nonpalu selama dua tahun.

"Menjatuhkan sanksi kepada LTS dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan menjatuhkan sanksi kepada DW dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun," ujar Desmihardi, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga:

• Hakim PN Kraksaan Dipecat MKH karena Telantarkan Istri dan Anak

Dalam persidangan terungkap, LTS dan DW menjalin hubungan perselingkuhan ketika keduanya masih berstatus hakim tingkat pertama dan masing-masing masih terikat pernikahan dengan pasangan sebelumnya.

Perbuatan tersebut dinilai mencederai kehormatan serta integritas profesi hakim.

Dalam pembelaannya, kedua terlapor mengakui dan menyesali perbuatannya. Mereka juga menyatakan telah bercerai dari pasangan masing-masing dan menikah pada Oktober 2024.

Keduanya mengaku tetap menjalankan tanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya serta menjaga komunikasi yang baik dengan mantan pasangan.

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh mantan pasangan masing-masing yang hadir sebagai saksi meringankan dalam persidangan.

Majelis menilai adanya penyesalan dari kedua terlapor sehingga sebagian pembelaan mereka diterima.

Namun demikian, MKH tetap menyatakan keduanya terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), antara lain Angka 3.3.1 (1), Angka 5.5.1.1 dan Angka 7.1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH.

Sidang MKH dipimpin Wakil Ketua KY Desmihardi sebagai ketua majelis, dengan anggota Abhan, F Williem Saija dan Setyawan Hartono dari unsur KY. Sementara dari Mahkamah Agung diwakili Hakim Agung Tama Ulinta Tarigan, Nurul Elmiyah dan Lailatul Arofah. (**)

Bawas Mahkamah Agung RI Kunker ke PN Simalungun

Komisi Yudisial: Korupsi dan Selingkuh, Pelanggaran Terbanyak Hakim

Tim Bawas Mahkamah Agung Periksa Ketua PN Simalungun

Ibu Korban Minta Mahkamah Agung Evaluasi Kinerja 3 Hakim PN Lubukpakam

Mahkamah Agung India Larang Cerai Talak Tiga

Dirjen BPU Mahkamah Agung Saksikan Sunat Massal di Rantauprapat