Wacana Belajar di Rumah Dibatalkan Pemerintah, Sekolah Tetap Tatap Muka

Surabaya(harianSIB.com)

Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan tentang batalnya wacana siswa belajar di rumah mulai April.

Dia tegaskan siswa tetap belajar tatap muka di sekolah di tengah krisis energi global yang tengah terjadi dan hendak diantisipasi oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.

Pratikno mengatakan keputusan ini merupakan hasil koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Menteri Agama (Menag). Pratikno mengatakan sektor pendidikan harus optimal jangan sampai ada learning loss di tengah krisis global yang terjadi.

Hal ini disampaikan Pratikno dalam arahan internal kepada kedeputian dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026). Dia lalu menyinggung arahan Presiden Prabowo pada sidang paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3). Situasi krisis global harus menjadi momentum mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Dia mengakui sempat ada diskusi tentang peluang metode pembelajaran hybrid yakni daring dan luring. Namun, demi menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan pembelajaran daring belum menjadi urgensi saat ini.

"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," kata Pratikno seperti dilansir Kemenko PMK, dikutip detikEdu, Rabu (25/3/2026).

Pratikno juga menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan efisiensi di segala bidang.

Selain itu pihaknya meminta perjalanan dinas nonesensial dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat lewat daring, dan penerapan jam kerja fleksibel atau FWA secara terukur.

"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," ujarnya. (*)