Prabowo Teken Perpres Kesehatan, Atur Integrasi Layanan dari Pusat hingga Desa

Pemerintah pusat berwenang memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan pemberian disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan Kesehatan bertentangan dengan rencana jangka panjang nasional, dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana induk bidang Kesehatan, dan rencana kerja pemerintah;

b. pelaksanaan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan di daerah tidak sesuai dengan strategi pembangunan nasional;

c. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan capaian sasaran pembangunan Kesehatan; dan/atau

d. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan realisasi anggaran Kesehatan.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, pemerintah juga membentuk forum lintas kementerian/lembaga di bidang kesehatan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional. (*)

Dipecat, Kader Gerindra Gugat Prabowo Subianto

Ketum Gerindra Prabowo Subianto Kunjungi Bali

Kasasi Oesman Sapta Ditolak, Merek HKTI Milik Prabowo Subianto

Prabowo Subianto Instruksikan Kader Gerindra Nyatu dengan Masyarakat

Wilfrida Bebas, JK Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo Subianto