MK Kabulkan Sebagian Gugatan, Calon Pimpinan KPK Tak Wajib Lepas Jabatan Permanen

Jakarta(harianSIB.com)

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusannya, MK menyatakan calon pimpinan KPK tidak lagi wajib melepaskan jabatan atau profesi sebelumnya secara permanen, melainkan cukup berstatus nonaktif selama menjabat.

Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, dan Ria Merryanti.

Para pemohon menilai ketentuan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebelumnya, Pasal 29 huruf i mensyaratkan calon pimpinan KPK "melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya" selama menjadi pimpinan KPK. Sedangkan huruf j mengatur calon pimpinan KPK "tidak menjalankan profesinya" selama menjabat.

Baca Juga:

• Penrad Siagian Siap Maju Jadi Calon Sekjen PIKI Dampingi Michael Wattimena

Dalam sidang putusan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan KPK merupakan lembaga nonstruktural independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga jabatan pimpinan KPK dapat diberlakukan mekanisme pemberhentian sementara.

Menurut MK, penggunaan frasa "melepaskan" berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga lebih tepat dimaknai sebagai "nonaktif dari".

"Dengan demikian, penggunaan kata nonaktif menjadi lebih tepat, konkret, dan memberi kepastian hukum," ujar Guntur Hamzah dalam sidang, Rabu (29/4/2026).

MK juga menegaskan frasa nonaktif berarti tidak menjalankan jabatan, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan menyatakan kata "melepaskan" dalam Pasal 29 huruf i bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "nonaktif dari".

MK juga mengubah frasa "tidak menjalankan" dalam Pasal 29 huruf j menjadi "nonaktif dari".

Dengan putusan ini, calon pimpinan KPK yang berasal dari aparatur negara atau profesi tertentu tidak wajib mundur permanen dari jabatan asal, namun cukup nonaktif selama masa jabatan di KPK.(*)

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Polri dan Pemprov Papua Dapat Nilai Terendah dalam Survei Integritas KPK

12 Jam Diperiksa KPK, Remigo Keluar Pakai Rompi Oranye

DPRDSU Apresiasi KPK Tangkap Bupati Pakpak Bharat

Kordinator Forum Pencerah PPP Batubara Protes Munas Muktamar Jakarta

Remigo Berutu Terjaring KPK