Eksekusi Pengosongan Eks Hotel Sultan Ditetapkan 18 Juni 2026, Negara Ambil Alih Blok 15 GBK

Jakarta (harianSIB.com)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026. Penetapan itu menandai berakhirnya proses hukum panjang terkait pengembalian aset negara di kawasan strategis tersebut.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan, keputusan tersebut bersifat final dan wajib dihormati seluruh pihak. Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tertanggal 19 Mei 2026 juga telah dikirimkan kepada PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melalui pos tercatat.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan. Karena itu, kami mengimbau seluruh pihak menghormati dan mendukung proses ini agar berjalan tertib," ujar Kharis dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026), sebagaimana dilansir detikcom.

Menurut Kharis, tenggat waktu yang diberikan pengadilan dinilai cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan kawasan tersebut secara sukarela. Di sisi lain, PPKGBK juga dapat mempersiapkan proses alih kelola agar berjalan aman dan tidak mengganggu kepentingan publik.

Baca Juga:

• DJKN Sumut dan Kejati Sumut Percepat Pemulihan Aset Negara

Ia menegaskan, seluruh proses hukum penyelamatan aset negara telah selesai dilalui. Karena itu, tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara tersebut.

"Negara telah melalui berbagai jalur hukum dan pengadilan sudah menjatuhkan putusan. Sekarang tinggal pelaksanaannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya menghormati penetapan jadwal eksekusi tersebut. Menurutnya, pengembalian Blok 15 GBK akan memastikan aset negara dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik," ujar Rakhmadi.

Pengembalian kawasan Blok 15 GBK disebut menjadi langkah penting untuk memastikan aset strategis negara dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan publik. (*)

Sambut Natal, Jemaat GBKP dan Polres Tebingtinggi Bersihkan Gereja

23 Vicaris GBKP Ditahbiskan Jadi Pendeta

Pengurus KAKR GBKP Minta Pemerintah Ubah RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Mamre GBKP Klasis Medan-Namorambe Gelar Pesta Kerja Tahun

Pesta Pembangunan GBKP Rantauprapat Himpun Dana Rp703 Juta

Ni Made Ariyanti Kalahkan Tikungan GBK dengan Satu Mata