Penrad Siagian Kritik Revisi UU Polri, Nilai Lebih Berpihak pada Kekuasaan

Ia menilai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian dapat mengganggu profesionalisme Polri. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengancam sistem merit dan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN).

"Kondisi itu dinilai bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah," ujar Penrad.

Penrad juga mengkritik minimnya penguatan terhadap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam revisi UU tersebut. Menurutnya, Kompolnas masih diposisikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi dan konsultatif, sehingga belum mampu menjalankan pengawasan secara efektif.

Selain itu, Penrad menyoroti kebijakan kenaikan usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun untuk Tamtama, Bintara dan Perwira, serta 63 tahun bagi Kapolri. Ia menilai kebijakan itu tidak memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi menghambat regenerasi personel di lingkungan kepolisian.

Penrad turut mengkritik Pasal 19 yang dinilainya berpotensi melegitimasi pendekatan represif dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tanpa pengawasan yang kuat, aturan tersebut dikhawatirkan membuka ruang penggunaan kekuatan secara berlebihan yang berisiko melanggar hak asasi manusia.

Terkait hal itu, Penrad meminta pemerintah dan DPR kembali meninjau berbagai ketentuan kontroversial dalam revisi UU Polri. Ia menegaskan reformasi kepolisian harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan, bukan memperluas kekuasaan yang berpotensi mengancam demokrasi dan reformasi birokrasi. (**)

Marak Politik Uang, Wakil Ketua MPR: Lapangan Demokrasi Kita ˋBecekˊ

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

Inampa Mitra Strategis Pemerintah Ciptakan Keselamatan Maritim

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI