Polri Usut Penyebab Karhutla Kalimantan, Sejumlah Orang Diamankan

Surabaya(harianSIB.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak hanya fokus memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan dan sejumlah daerah lain, tetapi juga memburu pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut. Investigasi dilakukan bersamaan dengan penanganan titik api di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemadaman menjadi prioritas utama, namun penyelidikan terhadap penyebab karhutla terus berjalan. Hal itu disampaikannya seusai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

"Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman," kata Listyo.

Menurutnya, kepolisian tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Petugas juga melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran sekaligus mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

"Artinya, beberapa nama sudah kita amankan," ujarnya.

Namun, Listyo belum membeberkan identitas orang-orang yang telah diamankan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Di tengah penanganan karhutla, desakan agar pemerintah meningkatkan status penanganan juga muncul dari DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya dinilai semakin luas terhadap masyarakat.

Menurut Daniel, kebakaran yang terus meluas telah mengganggu aktivitas warga, kesehatan, hingga perekonomian. Ia menggambarkan kondisi Kalimantan saat ini sangat memprihatinkan akibat kepungan asap dan kebakaran.

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot tertinggi, yakni 767 titik. Berikutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menyampaikan data hotspot, tetapi juga memastikan langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengeluarkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan untuk memperketat penanganan karhutla serta mengantisipasi penurunan kualitas udara.

Enam provinsi yang menjadi prioritas tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.

Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat itu sejalan dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

Pemerintah daerah diminta melakukan pencegahan secara masif, meningkatkan patroli gabungan terpadu, memantau Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, membasahi lahan yang rawan terbakar, serta memantau kondisi sekat kanal.

Selain itu, daerah diminta mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memastikan kesiapan personel dan sarana pemadaman, serta melakukan evaluasi berkala terhadap data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). (*)

Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

Prabowo Tiba di Kalimantan untuk Cek Karhutla, Disambut Panglima-Kapolri

859 Hektare Karhutla Hanguskan Kobar, Status Darurat Diperpanjang

Karhutla Bromo Terdampak 899,35 Hektare, Titik Api Masih Aktif

Karhutla Gunung Bromo Meluas, Area Terbakar Capai 176,20 Hektare

Kebakaran 176 Hektare di Bromo Diduga Dipicu Api Unggun dari Jalur Tradisional