Koalisi Sipil Kecam Pemblokiran Rekening Koordinator AMPB, Minta Bank Mandiri Buka Akses

"Kami melihat bahaya serius ketika rekening warga diblokir pada saat mereka sedang menyampaikan kritik. Membatasi akses terhadap uang untuk makan, transportasi, dan kebutuhan peserta aksi sama artinya dengan melumpuhkan kebebasan berpendapat melalui tekanan ekonomi," ujarnya.

Usman mengingatkan, hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, memperoleh rasa aman, serta menikmati dan mempertahankan hak milik dijamin dalam UUD 1945. Karena itu, negara dinilai tidak boleh menggunakan kewenangan penegakan hukum untuk membalas atau menghambat warga yang menjalankan hak-hak tersebut.

Koalisi meminta Bank Mandiri segera membuka kembali rekening Supriyono dan memulihkan seluruh akses terhadap dana pribadi maupun donasi masyarakat apabila tidak terdapat dasar hukum serta izin atau persetujuan pengadilan yang sah.

Selain itu, Bank Mandiri dan aparat terkait diminta menjelaskan pihak yang mengajukan pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan tersebut, hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana, serta keberadaan surat perintah dan izin atau persetujuan pengadilan.

Koalisi juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa Bank Mandiri untuk memastikan perlindungan terhadap hak nasabah. Sanksi juga diminta dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan.

"Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (didesak) menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pembatasan hak atas harta benda dan kebebasan menyampaikan pendapat," kata Usman.

Hingga September 2018, KPR untuk ASN dari Bank Mandiri Rp 700 M

Miranda Goeltom dan Ketua OJK Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM

Klaim Asuransi Telat Cair, Nasabah Bumiputera Solo dan Purwokerto Lapor OJK

Ini Cara OJK Permudah BUMD dan UKM Masuk Pasar Modal

Soal Ekonomi Dunia, Bos OJK: Lagi Goyang