Koalisi Sipil Kecam Pemblokiran Rekening Koordinator AMPB, Minta Bank Mandiri Buka Akses

DPR RI juga diminta meminta pertanggungjawaban Bank Mandiri, OJK, serta aparat yang mengajukan pemblokiran. Koalisi ingin memastikan sistem perbankan tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengintimidasi masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Amnesty International Indonesia (AII), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Serikat Pekerja Kampus (SPK), Social Movement Institute (SMI), Danantara Monitor, Koalisi BersihkanBankmu, Sajogoyo Institute (SAINS), dan Serikat Buruh Gerakan Buruh Katering (SB GEBUK).

Sebelumnya, rekening Supriyono dilaporkan diblokir ketika dirinya mendampingi warga dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Rekening tersebut disebut memiliki saldo sekitar Rp80,9 juta yang terdiri atas dana pribadi dan donasi masyarakat. Dana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta aksi, seperti makanan, transportasi, dan akomodasi.

"Keblokirnya hari Jumat, pas keblokir itu saldonya Rp80 juta, tapi enggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi," kata Teguh, Minggu (23/8/2026).

Hingga saat ini, pihak Supriyono mengaku belum memperoleh informasi pasti dari Bank Mandiri mengenai alasan pemblokiran. Mereka menyebut kantor bank masih tutup sehingga belum dapat meminta penjelasan secara langsung.

Menurut Teguh, pihak bank seharusnya memberikan penjelasan mengenai alasan pemblokiran rekening tersebut.

Hingga September 2018, KPR untuk ASN dari Bank Mandiri Rp 700 M

Miranda Goeltom dan Ketua OJK Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

Pria Ditembak 9 Kali, Keluarga Lapor Komnas HAM

Klaim Asuransi Telat Cair, Nasabah Bumiputera Solo dan Purwokerto Lapor OJK

Ini Cara OJK Permudah BUMD dan UKM Masuk Pasar Modal

Soal Ekonomi Dunia, Bos OJK: Lagi Goyang