MK Jadwalkan Sidang Sengketa Ijazah SMA Gibran Rakabuming

Pada laman MK bagian penelusuran perkara, tertulis sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 September dengan agenda penyampaian permohonan dari para pemohon.

Setelah itu, agenda berikutnya adalah penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan yang belum ditentukan jadwal sidangnya. Selanjutnya, majelis hakim menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Denny mengakui, ada kerumitan yang cukup kompleks terutama terkait dengan apakah perkara ini memang layak disidangkan, lalu dilanjutkan ke pokok perkara atau bagaimana.

Hal ini berkaitan dengan rezim hukum mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu rezim hukum pemilu yang sudah selesai dalam konteks Pilpres 2024 dan sudah berganti rezim pemerintahan (governance). Apabila menggunakan hukum pemerintahan, yang dilakukan adalah pemberhentian dalam masa jabatan (removal from office) melalui pemakzulan (impeachment) .

Menurut Denny, pihaknya mengajukan dalil dan argumentasi bahwa perkara yang mereka ajukan layak untuk disidangkan hingga ke tahap pembuktian melalui proses sengketa pemilihan. "Supaya jelas, mana dasar, mana bukti, bahwa calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memang memenuhi syarat pendidikan," kata Denny.

Dalam permohonannya, mereka mempersoalkan tidak adanya ijazah SMA Gibran sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Oleh karena persoalan ijazah berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat pencalonan (ineligibility), maka jalan yang ditempuh adalah melalui proses sengketa pemilu (electoral dispute).

Wapres Gibran : 2 Siswa Karo Keracunan MBG yang Dirawat di RSCM Sudah Bisa Pulang

Prabowo-Gibran Hadiri Puncak HUT ke-28 PAN, Kompak Pakai Batik Nuansa Biru

Tapteng Terjebak Ancaman Banjir

Dua Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke Jakarta

Gibran ke Korban Keracunan MBG: Butuh Rujukan ke Jakarta Kami Penuhi

Wapres Gibran Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo