Pemkab Deliserdang Koordinasi Kementerian ATR/BPN Susun RDTR Kecamatan Integrasi OSS

Lubukpakam (SIB)

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Deliserdang, Rachmadsyah ST memimpin rombongan untuk berkordinasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan di Kabupaten Deliserdang yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tujuannya dalam rangka percepatan Investasi dan perijinan berusaha di Kabupaten Deliserdang.

"Iya kita koordinasi Kementerian ATR/BPN untuk percepatan RDTR Deliserdang. Sehingga masyarakat dan khususnya pengembang tau jelas mana ruang yang bisa dibangun dan mana yang tidak. Kordinasi itu sekaligus mohon bantuan dari Kementrian ATR/BPN untuk dapat melaksanakan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Kabupaten Deliserdang," kata Rachmadsyah yang hadir didampingi Sekretaris Cikataru Deliserdang Robert J Sembiring ST MT, Penata Ruang Ahli Muda Desi Ratna Dewi SH, Tenaga Ahli GIS Irsyad M Pohan SH di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (5/4).

Koordinasi juga dihadiri langsung Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I Dr Ir Eka Aurihan Dj SH MUM, Kepala Subdit Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I - Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Zikky Ardiansyah, ST, MT dan Penata Ruang Muda (Koordinator) - Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo ST MT.

Dijelaskan Rachmadsyah, pada tahun 2023, Deliserdang mendapat Bantuan Teknis (Bantek) Penyusunan RDTR Kecamatan Percut Seituan dan Kawasan Industri Labuhandeli dari Kementrian ATR/BPN. Dan saat ini dalam proses penetapan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian maka di Deliserdang sudah ada 3 Perkada (peraturan kepala daerah/bupati) tentang RDTR yaitu RTDR Kecamatan Beringin-Pantailabu, RDTR Kecamatan Batangkuis, dan RDTR Kecamatan Patumbak.

Selanjutnya koordinasi ke Kementerian ATR/BPN tentang permasalahan terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berada pada kawasan strategis dan cepat tumbuh..

"Deliserdang ini beberapa ruang ada permasalahan LSD dan KP2B. Jadi kita minta agar dapat memberikan solusi lahan yang masuk pada kawasan strategis dan cepat tumbuh. Sebab kita di Deliserdang bila lahan masuk zona LSD tidak pernah mengeluarkan kegiatan ruang kabupaten (KRK), kalau KP2B kita keluarkan namun terlebih dahulu melewati tahapan forum Pemkab Deliserdang," tutur Rachmadsyah.

Mantan Kepala Bagian ULP Setdakab Deliserdang itu juga menuturkan pihaknya juga berkoordinasi soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) Deliserdang. Ia menyebut konsultasi persiapan peninjauan kembali RTRW Deliserdang karena adanya perubahan kebijakan tata ruang di atasnya yang akan berdampak terhadap struktur dan pola ruang Kabupaten Deliserdang.

"Kebijakan tersebut antara lain Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan Binjai Deliserdang dan Karo (RTR Mebidangro), Revisi RTRW Provinsi Sumut, Kesepakatan penetapan Batas Wilayah Medan dan Deliserdang yang saat ini dalam proses Penetapan Permendagri," terang Rachmadsyah.

Dia juga menjelaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memperjelas penataan ruang di Deliserdang. Sehingga para pengembang dan masyarakat dapat berinvestasi dengan tidak terkendala di penataan ruang lagi.(**)

Baca Juga:

• Pasca Putusan MA-RI, Anggota DPRD Deliserdang Sebut Pemkab Deliserdang Mau Serobot Lahan Al-Washliyah
• Zeira Salim Ritonga: Komitmen Pemprovsu-Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Lahan Eks HGU PTPN Bawa Keadilan Masyarakat