Bawaslu Akan Panggil Panglima TNI untuk Konfirmasi Isu Keberpihakan

Jakarta (SIB)- Bawaslu merespon laporan yang menyebutkan adanya anggota Babinsa TNI yang upaya mempengaruhi warga untuk memilih capres tertentu. Lembaga pengawas Pemilu ini akan memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Hari Senin akan ada rapat koordinasi, di bawah Bawaslu dengan jajaran Panglima TNI terkait isu keberpihakan TNI dalam pemilu," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu (7/6).

Sedangkan pihak TNI AD menyatakan serius untuk mengusut kasus dugaan oknum Babinsa ikut berpolitik. TNI AD tak mau main-main karena sudah ditegaskan bahwa TNI netral dalam Pilpres.

"Pengusutan sedang berlangsung. Paling lambat besok selesai," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa saat dikonfirmasi.
Andika mengungkapkan, Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman juga sudah memerintahkan Asisten Operasi Kasad dan Wakil Asisten Pengamanan Kasad untuk melakukan Teleconference dengan seluruh Pangdam guna menekankan tentang posisi netral Prajurit TNI AD di Pemilihan Presiden 2014.

"Selain itu Kepala Staf TNI AD juga memerintahkan untuk mengusut tuntas "dugaan" keberpihakan Babinsa," terang dia.

Isu adanya dugaan keterlibatan TNI dalam Pilpres 2014 merupakan sesuatu yang sensitif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap hal tersebut segera diselesaikan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga diminta turun tangan.

"Agak sulit ini. Keterlibatan TNI di dalam pemilu tahun ini kan karena pengalaman kita di masa lalu dan ini termasuk sesuatu yang sensitif karena kita tahu (TNI) lembaga yang cukup berkuasa sehingga apapun yang mereka lakukan, apalagi kan mereka tidak menggunakan hak pilih, sehingga jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang terindikasi adanya keberpihakan, maka itu akan menjadi isu yang mencurigakan karena pemilu kita itu adalah pemilu yang demokratis, kecurigaan-kecurigaan itu harus segera kita singkirkan karena mengganggu," papar Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak.

Menurut Nelson, Panglima TNI selalu berkali-kali mengatakan bahwa TNI itu harus netral. "Namun kenyataannya ada yang seperti ini, maka Panglima TNI harus melakukan sesuatu kegiatan supaya penyimpangan-penyimpangan di bawah ini tidak terjadi lagi," imbaunya.

Apa dari UU ada larangan keras mengenai hal ini? "Karena tidak adanya aturan UU tersangkut masalah ini, tetapi dari segi asas pemilu, TNI tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dicurigai ada keberpihakan terhadap partai tertentu dan dalam kasus ini ada orang atau pihak yang merasa dirugikan, walaupun belum terbukti, harus segera diselesaikan. Tapi kasus ini kan hanya satu kasus saja, berarti kemungkinan terorganisir itu kecil secara nasional," jawab Nelson.

Muncul kabar adanya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang tidak netral dan mengajak warga memilih pasangan capres tertentu. Menanggapi hal ini, kubu Jokowi-JK meminta keberadaan Babinsa dievaluasi.

"Kalau memang benar oknum tersebut berasal dari Babinsa, maka keberadaan Babinsa harus dievaluasi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di Media Center Jokowi-JK, Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6).

Menurut Tjahjo secepatnya pihak berwenang untuk melakukan pengusutan. Apakah yang mengajak warga untuk memilih calon tertentu memang benar Babinsa atau hanya pihak yang memakai atribut Babinsa.

"Kapuspen belum menemukan Babinsa yang dimaksud, apakah yang bersangkutan adalah prajurit TNI. Jika benar, tidak mungkin Babinsa tidak diperintah oleh atasannya," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, presiden sebagai panglima tertinggi harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Hal itu semata-mata agar TNI Polri benar-benar netral dalam pemilu.

"Kan aturannya jelas, mereka (Babinsa) tidak boleh terlibat dalam politik praktis, hanya saja mereka tetap terlibat dalam menjalankan kebijakan politik," tuturnya.(detikcom/d)