Silahkan Pilih Capres Pemimpin atau Pengabdi

Jakarta (SIB) - Karena  yang bertarung dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang hanya  dua pasangan Capres/Cawapres  yakni  Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, maka masyarakat  hanya memilih yang memperlihatkan sosok pemimpin atau pengabdi.

Personifikasi ini  tampak jelas diperlihatkan kedua pasangan, baik pada masa kampanye maupun dalam sikap dan tindakan sebelumnya. Jadi, terserah masyarakat, sosok yang bagaimana yang dipilih sesuai degan hati nuraninya, tanpa dipengaruhi faktor tertentu.

Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari  mengemukakan hal itu dalam diskusi dengan wartawan Senin ( 9/6) di gedung DPR MPR RI, Senayan Jakarta,  didampingi  pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta Gun Gun Haryanto dan pakar hukum keuangan Yenti Garnasih.

Menurut Hajriyanto,  dari sisi arus pemimpin maka yang cocok memimpin bangsa ini tentunya  yang memiliki sikap kepemimpinan, tegas, berani, mampu mengambil keputusan, dan mampu berhadapan dengan pemimpin dunia.  Penampilannya juga bagus, dan bisa berbahasa Indonesia, Jawa dan  bahasa Inggeris.

Sedangkan bagi arus pengabdi, yang terpenting mau dan bisa  bekerja dan membawa hasil yang signifikan untuk kepentingan/ peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kelompok pengabdi pasti menyatakan, untuk apa berurusan dengan pemimpin dunia, karena urusan dalam negeri sendiripun masih banyak yang perlu diperbaiki.

" Terus terang, saya bukan tim sukses, dan saya bicara sebagai Wakil Ketua MPR RI "kata Hajriyanto Thohari sambil menambahkan, tergantung masyarakat figur yang bagaimana yang dipilih. 

 Politisi Partai Golkar ini membenarkan, bahwa  kedudukan presiden di Indonesia bukan  seperti dulu, karena hanya bertindak sebagai koordinator dalam menghadapi berbagai masalah bangsa seperti sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

Menurutnya,  Prabowo - Hatta otoritasnya kelihatan  tegas, berani, militer, pakaiannya sebagai rekonstruksi ulang Bung Karno. Sedangkan Jokowi - Jusuf Kalla konstruksinya merakyat, dan sederhana.

Pengamat Politik dari UIN Syahid Jakarta Gun Gun  Haryanto  berpendapat, kedua pasangan Capres-Cawapres Prabowo - Hatta dan Jokowi - Jusuf Kalla berpeluang sama untuk mendapatkan legitimasi  kuat dari rakyat dalam kontestasi Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Legitimasi yang kuat itu penting, sebab kalau tidak, fondasi pemerintahannya akan lemah, karena kurang mendapat kepercayaan (trust) dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. 

Kekuatan legitimasi itu juga bisa dilihat dari terbentuknya kabinet; antara kabinet kerja yang profesional dan kabinet berdasarkan akomodasi koalisi parpol.
"Legitimasi yang kuat itu  lahir dari proses pemilu yang baik, bukan manipulasi suara, bukan money politics, bukan dengan memobilisasi massa dan sebagainya. 

Hal itu penting karena tak ada satu partai yang bisa memenuhi syarat untuk mengusung capres sendiri, sehingga harus berkoalisi. Koalisi itu terlihat  jelas sebelum Pilpres maupun setelah Pilpres dan  itulah yang harus dicermati,"  kata  Gun Gun Haryanto .

Dia mengatakan, siapapun  Capres/Cawapres  terpilih pada Pilpres nanti,harus  bisa melihat gambaran dan pengalaman  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 dan 2009, yang cenderung gemuk sebagai akomodasi parpol pengusung.  Padahal, logika politik itu sederhana, sehingga kabinet itu sebaiknya ramping, zaken cabinet, kabinet kerja dan profesional. Kalau kabinet gemuk berarti mengakomodir parpol pengusungnya.

Pakar Hukum Keuangan Yenti Garnasih menegaskan bahwa  presiden dan pemerintahan ke depan tidak bisa lepas dari masalah hukum di tengah terjadinya ketidaksingkronan hukum pidana dan ketatanegaraan.

Misalnya pejabat yang sudah menjadi tersangka korupsi, tapi masih tetap menjabat baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan masih menunggu keputusan hukum tetap.

 "Itu yang mesti diselesaikan. Sebab,  bagaimana  mau membangun negara ini kalau terlibat korupsi "  katanya  seakan bertanya sambil  menyebutkan  bahwa  di Indonesia masih banyak utang penegakan hukum yang belum selesai baik yang bersinggungan dengan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
 
Karena itu presiden terpilih nanti, jangan sampai menempatkan menteri-menteri yang mempunyai masalah hukum di kabinet.  Dan, tak boleh ada intervensi dalam proses pembuatan maupun penegakan hukum itu sendiri. (G1/c)