SBY Tak Terima Jika Dikritik Tak Serius Berantas Korupsi

Jakarta (SIB)- Presiden SBY menegaskan komitmennya tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden SBY menerima jika dirinya dikritikan pemberantasan korupsi di Indonesia belum tuntas.

"Saya mohon maaf kalau ada PR yang belum rampung. Kita sudah berusaha secara sungguh-sungguh. Kalau saya dikritik, SBY belum berhasil memberantas korupsi saya terima, tapi jika dikatakan saya tidak serius, saya tidak terima, karena kita sudah melakukan banyak hal," tegas SBY dalam acara peresmian Forum Antikorupsi Indonesia, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (10/6).

Menurut SBY Indonesia selama ini memiliki sejumlah prestasi di dunia internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, demokrasi, penghormatan pada HAM dan stabilitas politik. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus memiliki kehendak untuk terbebas dari praktik korupsi.

"Tapi harus kita akui the war against corruption belum berhasil dilakukan. Inilah yang jadi tugas pengganti saya, yang harus mengemban tugas berantas korupsi," tuturnya.

Indonesia menurut SBY sudah memiliki semangat untuk memberantas korupsi. Hal itu terlihat dari rencana, gerakan massif, reformasi birokrasi, dan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.

"Saya kira semua sudah ada, tinggal just do it, let do it. Kalau itu yang ktia lakukan, buahnya akan manis," ungkapnya.

Capres-Cawapres Harus Konsisten
Presiden SBY menyaksikan debat capres-cawapres. Presiden SBY berpesan agar para capres-cawapres konsisten dalam janjinya memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya mendengarkan langsung semangat komitmen dan keinginan kuat dari beliau-beliau untuk melakukan pemberantasan korupsi. Harapan saya tetaplah konsisten dan konsekuen untuk sungguh memberikan dukungan kepada pemberantasan korupsi," ujar SBY.

SBY bercerita, pada awal 5 tahun dirinya menjabat sebagai presiden, banyak tokoh politik yang datang kepadanya. Mereka di antaranya meminta agar pemberantasan korupsi dimoratorium sebab banyak kegiatan pemerintahan yang terhenti karena pejabatnya takut mengambil keputusan.

"Ada juga yang pandai beretorika, ketika teman dekatnya harus dibela datang ke saya, bisa ditolong nggak? Bagaimana menolongnya? Kalau saya punya keinginan untuk campur tangan saja sudah salah, belum lagi cara presiden campur tangan," tuturnya. (detikcom/d)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.