Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan, 5% Untuk Semua Jurusan

Jakarta (SIB)- Tahun ini, pemerintah membuka 100.000 lowongan kerja. Dari jumlah tersebut, 65.000 adalah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 35.000 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

"Kita merekrut 100.000 orang, jatahnya 65.000 PNS dan 35.000 PPPK. Misalnya tahun lalu ada 23.000 pengawas, lalu ada penyuluh KB, penyuluh pertanian, jagawana hutan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/6).

Azwar menjelaskan, dari lowongan 100.000 orang tersebut, pemerintah akan mengalokasikan 5% untuk merekrut dari berbagai jenjang pendidikan dan jurusan. Tidak harus sesuai dengan kementerian yang dituju.

"Tahun ini buka 5% untuk jurusan apa saja boleh, supaya semuanya punya kesempatan bisa jadi PNS. Jadi kalau ada 100.000 yang daftar, kita kasih 5% ke daerah juga 5%," kata Azwar.

Praktik ini, lanjut Azwar, sudah lazim di korporasi. "Kita lihat World Bank, IBM, Bank Mandiri, BRI, terima orang siapa saja. Arsitek saja jadi kepala cabang, jadi Direktur Bank Mandiri. Kita coba 5%, jadi the best kita ambil," jelas dia.

Sementara untuk perekrutan PPPK, tidak hanya untuk jenjang profesi tingkat bawah, tetapi juga tingkat menengah hingga atas. Nantinya, pegawai akan dikontrak antara 5-10 tahun.

"PPPK itu misal ada 23.000 perawat, ada yang lepas. Kita saring, ambil 10 ribu," ucapnya.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Bobby Gafur Umar, mengatakan jumlah insinyur di Indonesia tak sebanding dengan kebutuhan pembangunan. Saat ini, Indonesia baru memiliki 700 ribu insinyur. "Kita membutuhkan insinyur minimal dua kali lipatnya, atau sekitar 1,5 juta orang," kata Bobby yang ditemui di Jakarta, Kamis (12/6).

Menurut Bobby, dari jumlah insinyur yang ada saat ini, hanya sekitar 9.500 orang yang bekerja sebagai insinyur profesional. Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, Indonesia setidaknya butuh 50 ribu insinyur profesional.

Minimnya jumlah insinyur ini, menurut Bobby, terjadi karena kurangnya apresiasi pada insinyur sehingga banyak yang memilih bekerja di luar negeri. "Insinyur Indonesia sangat ahli tapi bekerja di luar negeri semua seperti di Timur Tengah dan perusahaan Boeing," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bobby melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Undang-undang ini telah tertunda selama 13 tahun, namun akhirnya disahkan pada April lalu.

Bobby berharap dengan adanya beleid baru ini, kualitas insinyur Indonesia semakin membaik dan siap menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Undang-Undang ini juga menjamin remunerasi bagi insinyur Indonesia yang merujuk pada standar ASEAN. "Dengan demikian, insinyur makin terjamin," ujarnya. (detikfinance/Tempo.co/h)