Panglima TNI: Belum Ada Potensi Gesekan Massa, Yang Bertinju di Tingkat Elite

Jakarta (SIB)- Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap menghadapi jika terjadi chaos dalam proses Pilpres 9 Juli nanti. Namun TNI belum melihat adanya potensi gesekan massa pendukung kedua Capres di tingkat grass root.

"Sudah kita sampaikan kita evaluasi situasi bukan per bulan, per tiga hari, per hari, mendekati saat-saat. Yakin pada kami, kami siap menghadapi," tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai memberikan pengarahan kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (13/6/2014).

Moeldoko juga mengatakan bahwa TNI akan selalu memperbaiki dan mengevaluasi temuan-temuan yang ada.

"Kita perbaiki, kita evaluasi. Perbaiki. Memang itu yang kami lakukan. Cari, temukan, evaluasi, perbaiki, itu sudah gaya kami bertugas," Moeldoko menjelaskan bagaimana cara TNI menjalankan tugasnya.

Meski begitu, Jenderal Bintang 4 ini meminta maaf jika apa yang dilakukan kesatuan TNI masih ada yang kurang. "Apabila kurang pas, Saya minta maaf, saya akan memperbaiki," janji Moeldoko.

Menurut Moeldoko, hingga saat ini TNI belum menemukan adanya potensi gesekan antara kedua massa pendukung Capres di tingkat bawah. Gesekan yang terjadi kata Moeldoko justru ada di tingkat elitnya.

"Gesekan, seluruhnya menyatakan sampai saat ini tidak ada gesekan di tingkat grass root. Yang bertinju di tingkat elit," ujar Moeldoko bersarkasme.

Panglima TNI yang mengaku mendukung Brazil dalam Piala Dunia kali ini menyatakan seluruh kesatuannya siap dalam membantu distribusi logistik Pilpres dari KPU. Tidak hanya dari Angkatan Udara, kesatuan lainnya pun siap dikerahkan.

"Semua akan kerahkan untuk bantu logistik. Aturan H-1 barang itu harus di tempat," ungkap Panglima.

Meski begitu, Moeldoko mengaku pihaknya agak kesulitan dengan aturan tersebut. TNI pun meminta agar KPU bisa lebih fleksibel.

"Ada prajurit Babinsa mengawal logistik pakai kuda, agak sulit situasi ini. Saya sudah sampaikan agak fleksibel tentang aturan itu," ungkapnya.

Kepolisian terus memetakan kemungkinan terjadinya konflik terkait penyelenggaraan pemilihan presiden mendatang. Hasilnya diketahui konflik paling rawan terjadi justru di kota-kota besar.

"Kalau Pilpres ini, justru potensi konflik berada di kota besar, seperti Jakarta dan kota kota besar lain, tapi kalau di daerah mudah-mudahan nggak. Kalau Pileg, baru di daerah-daerah," kata Kapolri Jend Sutarman di Istana Negara, Jakarta.

Mengapa malah justru rawan di kota besar dibanding daerah? "Karena pendukung fanatik terjadi di situ," jawab Sutarman.

Menurut Sutarman, pihaknya sudah siap menghadapi berbagai proses perhelatan akbar ini. Mulai dari penjagaan distribusi surat suara, percetakan hingga pada hari H.

"Kita semua sudah kita siapkan mulai dari pengamanan seluruh tahapan," imbuh mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Polisi juga sudah mengklasifikasi berbagai TPS yang dinilai wajib mendapat pengawalan lebih. Klasifikasi itu adalah TPS aman, TPS rawan 1, TPS rawan 2.
"Yang memang untuk rawan 2 itu, 1 TPS 2 personil (polisi), TPS aman 1 orang mengawasi 3-4 TPS. Tergantung wilayah masing masing," tutupnya. (detikcom/h)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.