Bawaslu Minta Timses Capres Kendalikan Pendukung Agar Tak Bentrok

Jakarta (SIB)- Bentrokan antarpendukung pasangan capres-cawapres terjadi di Yogyakarta. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menyayangkan kejadian itu.

"Kita sangat menyayangkan karena ini kita selalu upayakan agar capres dan timsesnya mengedepankan pendidikan politik kampanye," kata Ketua Bawaslu Muhammad saat dihubungi, Rabu (25/6/2014).

Bawaslu juga menyesalkan sikap yang terkesan lepas tangan dari kedua timses tersebut. Mereka menilai bentrokan itu tidak bisa dikendalikan dari spontanitas.

"Kami tidak terima, karena itu bagian dari organisasi. Ada tanggung jawabnya supaya tidak brutal. Kita sangat berharap peran serius dari timses," pintanya.

Soal bentrokan itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda DIY. Penjelasannya, persinggungan antara massa di sejumlah titik memang tidak bisa dihindari.

"Tapi beruntung sudah cepat dikendalikan," tandasnya.

Acara Gerak Jalan Revolusi Mental yang dihadiri calon presiden Joko Widodo pada Minggu (22/6) lalu berbuntut panjang. Bawaslu masih terus mengkaji kemungkinan pelanggaran kampanye dari acara itu.

Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, pihaknya belum ada rencana memanggil Ketua Panitia acara itu. Pasalnya tim hukum Bawaslu masih mengkaji adanya dugaan pelanggaran.

"Masih dikaji keterpenuhan unsur pelanggaran itu," kata Muhammad.

"Kalau belum dipanggil, berarti belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran," lanjutnya.

Tim Prabowo-Hatta melaporkan capres Joko Widodo atas dugaan pelanggaran kampanye Pilpres. Jokowi dianggap melanggar aturan kampanye karena menggunakan fasilitas negara yaitu Monas dan Bundaran HI pada Minggu 22 Juni lalu.

Namun hal itu dibantah timses Jokowi-JK menegaskan capres nomor urut dua itu tak berkampanye di Monas. "Pak Jokowi tidak melakukan kampanye di Monas. Tidak ada orasi politik maupun penyampaian visi misi di Monas. Beliau hanya membuka kegiatan gerak jalan," kata Ketua Panitia Gerak Jalan Revolusi Mental, Charles Honoris, kemarin. (detikcom/f)