Jakarta (SIB)
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan hasil surveinya pada Juli, sebanyak kurang-lebih 65 persen warga secara nasional berharap Pilkada ditunda. Warga yang meminta agar Pilkada ditunda ini berpotensi menjadi sumber golput terbesar di Pilkada 2020.
Burhanuddin mengatakan akhir-akhir ini masyarakat yang menyuarakan agar Pilkada ditunda juga makin bertambah, contohnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, bisa saja 65 persen orang yang pada Juli lalu dalam survei Indikator berpendapat agar Pilkada ditunda bisa jadi sumber golput terbesar di Pilkada nanti.
"Tapi menurut saya kalau keputusan politik diambil dengan asumsi makin meningkat permintaan penundaan dari warga yang akan menghadapi Pilkada di tahun ini, itulah sumber golput terbesar kita," kata Burhanuddin dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube Perludem, Minggu (27/9).
"Jadi ancaman Pilkada di 270 di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65 persen di bulan Juli yang meminta penundaan adalah sumber golput terbesar," katanya.
Adapun dampaknya, bisa jadi kepala daerah yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat karena angka partisipasinya kurang. Sebab, menurutnya, Pilkada dan pandemi Covid-19 adalah dua hal yang bertolak belakang, di mana pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat berdiam di rumah, sedangkan Pilkada identik dengan partisipasi aktif dalam politik, termasuk aktif di kampanye dan pemilihan.
"Legitimasi pemenang pemilu makin berkurang, karena Pilkada dengan pandemi rumusnya berlawanan. Keduanya memiliki grammar yang beda, Pilkada bagian dari politik jelas menuntut partisipasi semaksimal mungkin. Pandemi sebaliknya, menuntut absensi. Ini dua hal yang nggak bisa dikawinkan, tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," katanya.
Selain itu, ancaman lainnya adalah politik uang. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat mengalami tekanan pada kebutuhan ekonomi rumah tangga.
"Di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa di masa pandemi, uang sekecil apa pun jadi penting buat warga. Sementara calon dihadapkan pada di mana demand terhadap politik uang meningkat tajam. Jadi ini dua ancaman besar yang nggak terelakkan," katanya.
Oleh karena itu, menurut Burhanuddin, jika calon kepala daerah Pilkada mau menang dalam pemilihan ini, mereka harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Ia mengatakan apa pun gendernya, jika memiliki elektabilitas di atas 87 persen, berpotensi menang. Oleh karena itu, dia menilai pentingnya meningkatkan popularitas di tengah pandemi Covid-19.
"Rata-rata dari ribuan survei yang kami lakukan, rata-rata calon yang menang tingkat popularitasnya 87 persen. kalau ada calon perempuan tingkat popularitasnya di bawah 87 persen, ya mohon maaf. Ini rumus berlaku nggak lihat gender. Calon laki-laki pun kalau popularitas di bawah 50 persen sulit menang," katanya.
Akan tetapi popularitas saja tidak cukup. Menurutnya faktor disukai oleh masyarakat dan memiliki citra positif juga menjadi penyumbang keterpilihan.
"Jadi politisi kalau tidak disukai lebih baik memendam mimpinya menjadi politisi karena disukai itu menjadi hal yang luar biasa penting bagi politisi meskipun tingkat popularitasnya masih rendah. Tapi misalnya tingkat kesukaannya lebih tinggi, maka lebih mudah meningkatkan tingkat dikenalan," katanya.
NAIK 10,6 PERSEN
Sementara itu, Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) Dewi Asmara mengatakan tingkat partisipasi calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020 meningkat 10,6 persen dari Pilkada 2018. Angka tersebut naik tipis daripada Pilkada tahun 2018 sebanyak 8,85 persen.
"Proporsi calon perempuan sebesar 10,6 persen atau naik sedikit dibandingkan 2018 yang hanya 101 perempuan atau 8,85 persen, juga Pilkada 2016, 2017 yang di kisaran 7 persen," kata Dewi dalam diskusi yang sama.
Dewi mengatakan tingkat partisipasi calon perempuan dalam Pilkada 2020 mengalami kenaikan dibandingkan 2018. Adapun dari 1.486 calon Pilkada yang berpartisipasi, tercatat ada 157 calon perempuan dan 1.329 calon laki-laki.
Sementara itu dari 157 calon perempuan, 5 orang maju dalam Pilgub, 125 orang maju dalam Pilbup, dan 25 orang maju dalam Pilwalkot. Tentunya datang dari berbagai latar belakang, baik birokrat, inkumben, pengusaha, maupun anggota parlemen, DPR, DPRD kabupaten kota," katanya.
Meski terdapat kenaikan presentase calon perempuan yang mengikuti Pilkada, namun angka tersebut masih lebih rendah apabila berkaca pada keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen.
"Meski ini ada kenaikan tentu kita berharap Ini masih jauh dari ideal jika mengacu pada kisaran 30 persen keterwakilan perempuan bila dibandingkan pada Pileg, tetapi setidaknya kita bisa menjaga tren positif keterwakilan perempuan dalam Pilkada ke depan," ujarnya.
Pilkada 2020 masih tetap berjalan di tengah masa pandemi, ia mengatakan ada tantangan bagi calon kepala daerah mengikuti Pilkada 2020 misalnya dalam kampanye hingga isu politik uang. Namun ia menyebut calon kepala daerah perempuan bila memaksimalkan usahanya dapat merebut hati pemilih.
"Bagi paslon Pilkada ini memberi tantangan sendiri karena kampanye dan sosialisasi program harus dijalankan dengan cara kreatif, inovatif dan hindari kerumunan masa," katanya.
Berdasarkan data DP4 Kemendagri untuk Pilkada 2020 calon pemilih potensial perempuan adalah 52.616.521 jiwa, hampir menyamai jumlah pemilih laki-laki 52.778.939. Ia mengatakan tantangan Pilkada 2020 lainnya adalah jumlah partisipasi pemilih.
"Dampak pandemi juga besar terutama dalam potensi partisipasi saat pencoblosan berlangsung. Sejumlah survei menunjukkan besarnya potensi masyarakat yang khawatir untuk ikut Pilkada karena masih ada kekhawatiran potensi tertular Covid-19," ujarnya. (detikcom/a)
