Danantara Luncurkan Patriot Bond, antara Patriotisme dan Investasi Politik?

Jakarta(harianSIB.com)

Di tengah tantangan fiskal yang kian menekan, pemerintah melalui lembaga investasi Danantara meluncurkan instrumen utang kontroversial senilai Rp50 triliun bernama Patriot Bond. Dibingkai sebagai aksi bela negara dari para konglomerat, obligasi ini justru memicu perdebatan sengit: apakah ini murni wujud patriotisme atau sekadar investasi politik terselubung?

Pada Agustus 2025, Danantara secara resmi menerbitkan Patriot Bond dalam dua seri, masing-masing senilai Rp25 triliun dengan tenor lima dan tujuh tahun. Yang mengejutkan, kupon bunga yang ditawarkan hanya 2%, angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan suku bunga pasar yang berada di level 6%.

Instrumen ini pun eksklusif, tidak ditawarkan kepada publik, melainkan hanya untuk segelintir elite pengusaha kelas kakap di tanah air.

Solusi Kreatif

Lahirnya Patriot Bond tidak lepas dari kondisi keuangan negara yang sedang sakit. Data menunjukkan, penerimaan negara anjlok 6% pada semester pertama 2025, sementara beban utang pemerintah terus meroket mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun. Dalam situasi ini, Patriot Bond hadir sebagai "solusi kreatif" untuk mendanai proyek strategis tanpa membebani APBN secara langsung.

Pemerintah dengan gencar mengkampanyekan narasi patriotisme. Presiden Prabowo Subianto memujinya sebagai "bukti kepercayaan para pengusaha kepada negara". Senada dengan itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa skema ini bukanlah hal baru dan telah dipraktikkan di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, di mana investor bersedia menerima imbal hasil rendah demi kontribusi nasional.

Dana segar Rp50 triliun ini, menurut klaim pemerintah, akan dialokasikan untuk tiga sektor prioritas: percepatan transisi energi, pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern, dan penciptaan lapangan kerja massal.

Namun, di balik narasi megah tersebut, para ekonom dan pengamat menyalakan alarm peringatan. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyoroti ketidakcocokan antara tenor obligasi yang hanya 5-7 tahun dengan kebutuhan proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang.

"Proyek energi dan infrastruktur butuh waktu puluhan tahun untuk balik modal. Tenor sependek ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan proyek," ujarnya.

Kekhawatiran lain datang dari pengamat ekonomi Ronny P. Sasmita yang cemas akan terjadinya crowding out effect. "Dana likuiditas raksasa dari para konglomerat yang tersedot ke Patriot Bond berpotensi mengeringkan sumber pendanaan bagi sektor UMKM dan perbankan yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Lebih tajam lagi, muncul tudingan bahwa Patriot Bond adalah "tes loyalitas" bagi para konglomerat. Ini bukan lagi soal mencari keuntungan, melainkan membeli akses dan pengaruh politik. Sebagaimana diulas Bloomberg, "Anda tidak membeli return, Anda membeli visibility (keterlihatan di mata penguasa)."

Respons Pasar

Anehnya, meski dengan imbal hasil mini dan risiko yang membayangi, Patriot Bond justru mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu dari Djarum Group dan Franky Widjaja dari Sinar Mas Group secara terbuka menyatakan dukungannya. "Ini untuk bangsa," kata mereka serempak.

Namun, antusiasme para taipan ini berbanding terbalik dengan skeptisisme publik. Media internasional bahkan mulai membandingkannya dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana lembaga investasi negara (sovereign wealth fund) diselewengkan melalui skema utang yang tidak transparan.

Kecurigaan publik semakin diperparah oleh komposisi Dewan Pengawas Danantara yang diisi oleh sejumlah mantan petinggi politik, termasuk Thaksin Shinawatra dari Thailand yang memiliki rekam jejak kasus korupsi. Ketiadaan prospektus publik yang merinci alokasi dana per proyek juga menjadi celah besar yang mengundang tanda tanya.

Kini, bola panas ada di tangan Danantara. Sebagai langkah awal, dana Rp50 triliun ini direncanakan untuk membangun proyek waste-to-energy di 33 lokasi. Jika berhasil meniru kesuksesan kota Kamikatsu di Jepang yang mampu membangun fasilitas serupa dengan return on investment (ROI) hanya dalam 5 tahun, proyek ini berpotensi menciptakan 160.000 lapangan kerja dan menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp16 triliun per tahun.

Patriot Bond adalah sebuah pertaruhan besar. Ia bisa menjadi inovasi finansial yang menyelamatkan fiskal negara, atau justru menjadi bom waktu utang politik yang akan dikenang sebagai ilusi. Jawaban ada pada transparansi dan akuntabilitas Danantara. Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia berhak mengawasi setiap rupiah yang dikelola, karena ini sejatinya adalah uang bangsa.(**)