Terlambat Notifikasi, KPPU Putus Docomo Denda Rp2 Miliar

Medan(harianSIB.com)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi total denda sebesar Rp2 miliar kepada Terlapor. Putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dipimpin Anggota KPPU Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis Komisi, bersama Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha selaku Anggota, di Ruang Sidang KPPU Jakarta, Senin (18/5/2026).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU melalui Kepala KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, dalam siaran pers yang diterima Selasa (19/5/2026), menjelaskan, perkara itu bermula dari aksi korporasi yang dilakukan NTT Docomo, Inc., anak perusahaan Nippon Telegraph and Telephone (NTT) Group dari Jepang yang mengambil alih 51% saham Intage Holdings, Inc. Transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis pada 23 Oktober 2023.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, mengingat nilai aset gabungan kedua perusahaan telah melampaui ambang batas wajib lapor, NTT Docomo seharusnya menyampaikan notifikasi kepada KPPU paling lambat 1 Desember 2023. Namun, notifikasi baru disampaikan pada 11 Desember 2023, terlambat enam hari kerja dari batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan inilah yang menjadi dasar dugaan pelanggaran kewajiban pelaporan transaksi akuisisi kepada KPPU.

Pada sidang 7 April 2026, NTT Docomo melalui kuasa hukumnya secara resmi mengakui dan menerima seluruh substansi LDP yang disampaikan investigator. Pihak Terlapor sekaligus mengajukan permohonan keringanan sanksi dengan alasan kooperatif selama proses penyelidikan dan pemeriksaan, serta menegaskan keterlambatan administratif tersebut tidak menimbulkan dampak anti persaingan di pasar relevan di Indonesia. Pengakuan ini menjadi dasar Majelis Komisi untuk melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Cepat.

Baca Juga:

• KPPU Pantau Perkembangan Harga dan Distribusi Migor Minyakita

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti persidangan, Majelis Komisi menyatakan, Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham.

Dalam putusan, Majelis Komisi memutuskan, antara lain menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menghukum Terlapor dengan total sebesar Rp2 miliar.(**)

KPPU Pantau Perkembangan Harga dan Distribusi Migor Minyakita

Pelaku Usaha Tak Patuh Ditindak, KPPU dan Kejagung Pulihkan Rp43,9 Miliar

KPPU Lanjutkan Sidang NTT Docomo Perkara Notifikasi Akuisisi

KPPU Lanjutkan Kasus Akuisisi Docomo ke Pemeriksaan Cepat

KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh PT Evans Indonesia

Sidang Komisi KPPU Putuskan 97 Pinjol Bersalah