Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Pascabencana

Jakarta(harianSIB.com)

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak banjir dan longsor pada 2025. Kebijakan itu merupakan bagian dari keputusan pengembalian TKD 2026 bagi daerah terdampak bencana.

Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian mengatakan besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.

"Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar," ujar Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026), yang dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.

Baca Juga:

• 6.100 Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di Sumut

Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan hibah terbesar untuk daerah terdampak banjir dan longsor. Total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran.

"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus," kata Tito.

Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang rusak akibat bencana. Menurutnya, sisanya akan ditangani pada tahap berikutnya.

"3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya," ujarnya.

Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mulai mengerjakan huntap yang berdiri di atas lahan milik masyarakat sendiri. Sedangkan pembangunan huntap komunal masih terkendala proses penyediaan lahan.

"Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya," terang Tito.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.(**)

Anggota DPRD Simalungun Minta Pemprovsu Benahi Longsor di Raya Simalungun

Dandim 0204/DS Tinjau Banjir di Seibamban Sergai, 448 Rumah Terendam

Dandim Nias Dorong Pasukan Reaksi Cepat Semangat Terus Cari Korban Longsor

Pemukiman Warga dan Jalinsum P Siantar-Parapat Banjir

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Hari Keempat Longsor Gomo, 4 Korban Belum Ditemukan