Tata Usaha RSUD Sidikalang Akui Pelayanan Perawat Kasar

Sidikalang (SIB) -Tenaga medis yang akan melakukan operasi tidak berani melakukan tindakan karena benang untuk menjahit bekas sayatan operasi tidak ada.
Keluarga dan pasien yang dijadwalkan operasi persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, akhirnya meminta dirujuk ke salah satu Rumah Sakit (RS) di Tanah Karo. Keluarga mengaku tidak tahan  menunggu lebih lama untuk tindakan operasi persalinan.

Tata Usaha (TU) RSUD Sidikalang, Lilis DP MKs membenarkan hal tersebut kepada wartawan SIB Selasa (11/4) di ruang kerjanya. Diakuinya, Senin (10/4) Apotek RSUD Sidikalang sedang kekosongan benang yang direkomendasikan dokter untuk bedah persalinan.

"Benang ada, namun benang yang direkomendasikan dokter itu memang tidak ada, sehingga kami berusaha untuk mendapatkannya. Hari ini sudah ada benang tersebut. Kami juga akan melakukan perbaikan soal perbedaan pelayanan terhadap pasien BPJS dan pasien umum serta menyarankan pelayanan di apotek supaya bergantian saat jam makan," ujarnya.

Ditanya soal utang dan pelayanan RSUD Sidikalang, Lilis tidak berani berkomentar. Menurutnya, soal utang merupakan ranah dan wewenang direktur, namun soal pelayanan para petugas medis dan perawat, akan segera mereka perbaiki. Sepengetahuan Lilis, RSUD Sidikalang memiliki tunggakan karena belum adanya klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak Oktober s/d Desember 2016 dan Januari s/d Maret 2017.

"Pengaduan dan keluhan masyarakat sebenarnya sudah lama kami terima tentang kekasaran dan pelayanan para oknum perawat di RS ini. Kami akan melakukan perbaikan dan koordinasi selanjutnya nanti ya. Soal berita hari ini, kami sangat bisa menerima, karena kami menerima kritik untuk perbaikan," ujarnya.

utang RP 400 juta
Direktur RSUD Sidikalang dr Henry Manik MKes ketika dikonfirmasi SIB Selasa (11/4) mengaku sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak BPJS yang ada di Sidikalang. Diakuinya, data yang dia terima sementara utang RSUD Sidikalang berkisar Rp 400 juta.

"Sampai saat ini, laporan yang saya terima hanya Rp 400 juta. Soal kemungkinan hanya karena nominal itu rekanan tidak memberikan obat-obatan, saya kurang tahu," ujarnya singkat dan mengaku akan melakukan rapat koordinasi di lingkungan RSUD. (B04/l)