Minggu, 19 Mei 2024 WIB
Iklan Kab Deli Hut SIB 54

Tolak Bayar Tim Pengurus Rp 2,5 M, Pengadilan Niaga Medan Nyatakan PT Hutahaean Pailit

* Kuasa Hukum Nilai Majelis Hakim Abaikan Niat Baik Perusahaan
Redaksi - Senin, 17 Juli 2023 09:02 WIB
448 view
Tolak Bayar Tim Pengurus Rp 2,5 M, Pengadilan Niaga Medan Nyatakan PT Hutahaean Pailit
Foto : SIB/Rido Sitompul
BERI KETERANGAN : Tim kuasa hukum PT Hutahaean, Ranto Sibarani (kiri) dan Kamaluddin Pane saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (16/7). 
Iklan Hasyim SE
Selamat Ulang Tahun SIB ke-54
Iklan Imigrasi TBA
Iklan Hut SIB ke 54 dari Demokrat Simalungun
Medan (SIB)
PT Hutahaean, sebuah perusahaan besar dengan aset mencapai setengah triliun rupiah dan lebih dari 2.000 karyawan, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan karena tagihan hutang sebesar Rp746 juta.

Padahal, menurut tim kuasa hukum perusahaan, Ranto Sibarani mengatakan bahwa posisi keuangan PT Hutahaean dalam keadaan baik dan profit serta telah setuju untuk membayarkan tagihan tersebut dalam Proposal Perdamaian.

Putusan tersebut dinilai janggal oleh tim kuasa hukum PT Hutahaean menilai bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut telah mengabaikan niat baik perusahaan dalam membayarkan tagihan kreditur serta proposal perdamaian yang telah ditandatangani oleh debitur, kreditur, dan tim pengurus.

"Kami telah menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kami menduga putusan Pailit terhadap PT Hutahaean adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan terburu-buru," ucap Ranto Sibarani didampingi Kamaluddin Pane kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (16/7).

Selain itu, tim kuasa hukum PT Hutahaean juga menyoroti besarnya biaya dan jasa imbalan tim pengurus sebesar Rp2,5 miliar yang dinilai tak sesuai dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 6 yang mengatur bahwa imbalan jasa pengurus tersebut paling besar 7,5% dari jumlah yang harus dibayarkan.

Perlu diketahui, berdasarkan UU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, tim pengurus ini bekerja berdasarkan perintah majelis hakim niaga yang menangani permohonan tersebut. Tugasnya adalah menyusun jadwal rapat antara kreditur dan debitur serta diawasi oleh hakim pengawas.

Didalam rapat itu, tim pengurus menyusun daftar tagih hutang kepada PT Hutahaean. Atas pekerjaannya itu, Tim pengurus mendapat biaya dan jasa imbalan sesuai dengan ketentuan yang diatur di UU PKPU dan Kepailitan serta di Permenkumham.

Dalam permohonan PKPU PT Hutahaean, Majelis hakim menunjuk Benyamin Purba, Josua Nainggolan, Eriksoni Purba, dan Fransisco Samuel Halomoan Purba sebagai tim pengurus.

"Jumlah tersebut dianggap sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah tagihan kreditor dalam perkara tersebut," ucap Ranto.

Tim kuasa hukum PT Hutahaean telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan akan mempelajari terkait putusan pailit dan besarnya biaya dan jasa tim pengurus yang dinilai tak sesuai dengan regulasi.

"Seluruh supplier, rekanan bisnis, konsumen, dan karyawan PT Hutahaean diimbau untuk tidak kuatir terhadap keadaan pailit tersebut karena perusahaan dalam keadaan baik-baik saja dengan aset yang nilainya mencapai triliunan rupiah," tegas Ranto.

Diketahui, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan PT Hutahaean Pailit, setelah sebelumnya dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, pada 27 Januari 2023 lalu.

Putusan Pailit yang dibacakan pada 10 Juli 2023 itu, dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Ulina Marbun didampingi Firza Andriansyah dan Fahren masing-masing sebagai hakim anggota. Sementara Dahlia Panjaitan ditunjuk sebagai hakim pengawas. (A10/c)




Iklan Hut SIB ke 54 dari BBPJN Sumut
Ucapan HUT SIB ke-54 DPRD Kota Medan
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Iklan Lapas Siborongborong
Iklan CV Sipalakki
Tags
Majelis HakimpailitPengadilan Niaga Medan
beritaTerkait
2 Kurator Dihukum Penjara, Mafia Kepailitan di Pengadilan Niaga Terbukti Nyata

2 Kurator Dihukum Penjara, Mafia Kepailitan di Pengadilan Niaga Terbukti Nyata

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Majelis Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Kadis Kesehatan Sumut

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Majelis Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Kadis Kesehatan Sumut

Dua Eks Pejabat BPN Samosir Jadi Saksi dan Diminta Disidik oleh Majelis Hakim

Dua Eks Pejabat BPN Samosir Jadi Saksi dan Diminta Disidik oleh Majelis Hakim

Majelis Hakim PN Seirampah Vonis Mati Seorang Terdakwa 28 Kg Sabu

Majelis Hakim PN Seirampah Vonis Mati Seorang Terdakwa 28 Kg Sabu

Majelis Hakim PN Medan Gelar Sidang Lapangan Perkara Tanah di Jalan Setia Budi

Majelis Hakim PN Medan Gelar Sidang Lapangan Perkara Tanah di Jalan Setia Budi

Hakim PN Medan Vonis Aditya Hasibuan 1,5 Tahun Penjara

Hakim PN Medan Vonis Aditya Hasibuan 1,5 Tahun Penjara

komentar
beritaTerbaru