KontraS Sorot Gugurnya Anggota KPPS, KPU Bandingkan 2024 dengan 2019

Jakarta (SIB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM) yakni Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya para anggota KPPS. KPU mengaku telah melakukan kebijakan inovatif terhadap KPPS.

"KPU sudah membuat banyak kebijakan yang sifatnya inovatif ataupun terobosan, misalnya hari ini KPU membatasi syarat usia calon anggota KPPS misalnya dari 17-55 tahun, di pemilu sebelumnya tidak ada batasan usia," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

Idham menuturkan jika dibanding sebelumnya, kecelakaan kerja Pemilu 2024 masih di bawah Pemilu 2019. Meski begitu, dia tetap menyesalkan terjadinya kecelakaan kerja anggota KPPS.

"Satu kecelakaan kerja saja itu menjadi sebuah catatan yang sangat penting," ujarnya.

"Tapi kalau kita lihat, bicara tentang angka, angka kecelakaan kerja dibandingkan dengan Pemilu Serentak 2019 lalu, hari ini jauh lebih kecil," sambung dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian, meminta KPU untuk transparan terkait data anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Rozy meminta KPU untuk bertanggung jawab.

"Selain permasalahan soal aplikasi atau website-nya Sirekap, kami juga menyoroti berbagai persoalan soal kemanusiaan," ujarnya.

"Kami meminta pertanggungjawaban KPU. KPU seharusnya bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik apa sebetulnya, alasan sesungguhnya," sambung Rozy.

Rozy menilai hak asasi dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal penting. Menurutnya, KPU tak melakukan perbaikan signifikan sehingga masih banyak petugas KPPS yang meninggal ataupun jatuh sakit.

"Tahun 2019 kita ingat juga bahwa 800 lebih meninggal juga karena kelelahan, artinya apa? Tidak ada perbaikan yang signifikan dari KPU dalam melihat persoalan-persoalan kemarin dari KPPS ini," tuturnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

4.266 Personel Gabungan Amankan KPU Jelang Penetapan Hasil Pilpres 2024

KPU Binjai Buka Rekrutmen PPK Untuk Pilkada 2024

Mantan Ketua KPU Binjai Ambil Formulir Pendaftaran Bacalon Wali Kota Zainuddin Purba

Formulir Bacalon Wali Kota Zainuddin Purba, 'Diambil' Mantan Ketua KPU Binjai

KPU: Putusan MK Atas Sengketa Pemilu 2024 Bersifat Erga Omnes

Ahli KPU di Sidang MK: Sirekap Nggak Bisa Digunakan untuk Ubah Suara