Evaluasi Operasional PT TPL, Bobby Siapkan Penyusunan Bersama Rekomendasi ke Pusat

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menindaklanjuti langkah bersama terkait evaluasi terhadap operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menimbulkan dinamika di masyarakat, khususnya para petani.

Langkah tersebut berupa rencana penyusunan rekomendasi terkait evaluasi terhadap keberadaan PT TPL di sejumlah kabupaten di kawasan Danau Toba, termasuk Tapanuli Selatan. Keputusan itu diambil Gubsu dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aksi Damai dan Evaluasi Operasional PT TPL di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (24/11).

Di hadapan puluhan kelompok masyarakat dari sejumlah kabupaten, Bobby Nasution menyebutkan bahwa dalam banyak aspirasi, menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan sikap dalam menindaklanjuti masalah kehadiran PT TPL yang menimbulkan polemik di masyarakat, terutama soal lingkungan, ekologi dan konflik sosial petani.

"Kami dari pemerintah dengan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus melihat regulasi. Jadi persoalannya bukan penutupan (PT TPL) atau seperti apa, tetapi evaluasi yang nanti disampaikan, apakah itu bisa dilakukan secara total atau tidak. Paling tidak, yang utama lahan pertanian masyarakat serta kerusakan ekologi menjadi dua hal penting," sebut Bobby.

Baca Juga:

• Lantik Pengurus Kwarda Sumut, Bobby Nasution Dorong Pramuka Berperan dalam Pemberantasan Narkoba

Terkait tuntutan untuk menutup PT TPL, Bobby menegaskan, bahwa hal itu merupakan kewenangan dari pusat, meskipun diakui bahwa keberadaan perusahaan itu di Sumut.

"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tetapi isinya kita sepakati dulu seperti apa. Tidak bisa hanya sepihak saja dari kami (Pemprov Sumut), atau dari masyarakat (kelompok). Harus ada rembuk yang kita minta dalam sepekan ini bisa disiapkan bersama," jelasnya.

Adapun keputusan untuk menyusun rekomendasi tersebut, kata Bobby, adalah menyangkut evaluasi sekaligus langkah penyelesaian masalah konflik di lahan yang diklaim masing-masing oleh PT TPL dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak petani.

"Mari kita kumpulkan datanya, dan harus ada pembuktiannya, sehingga ada rekomendasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Agar rekomendasi nantinya memiliki arti yang jelas, termasuk yang diinginkan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah bersama," sebut Bobby.

Atas musyawarah dan rekomendasi bersama nantinya, Bobby berharap Presiden RI Prabowo Subianto melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang penting dan mendesak. Bagaimana laporan masyarakat yang muncul berdasarkan pengalaman dan kajian independen di lapangan tentang dampak negatif kehadiran PT TPL.

"Kita minta para kepala daerah juga diundang dalam merumuskan rekomendasi nantinya. Agar selain punya makna, hasilnya juga memberikan gambaran solusi bagi masyarakat, terutama para petani yang bercocok tanam di lahan yang bersinggungan dengan PT TPL," pungkasnya.

APRESIASI

Senada dengan itu, Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang mengapresiasi keputusan Gubernur yang mendorong adanya penyusunan rekomendasi ke pemerintah pusat terkait evaluasi operasional PT TPL yang berdampak negatif bagi lingkungan, ekologi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pihaknya berharap pemerintah pusat melihat masalah itu sebagai persoalan penting yang tidak hanya melibatkan konflik antara PT TPL dan masyarakat di satu kawasan. Melainkan dari sejumlah kabupaten yang merasa perusahaan yang memproduksi bubur kertas itu merusak lingkungan dengan menanam pohon eukaliptus (kayu putih).

Hasil pertemuan tersebut, Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait, baik pemerintahan kabupaten terdampak, pihak masyarakat terkait serta unsur Forkopimda menyusun rekomendasi sepekan kedepan sebelum disampaikan ke pusat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan, Pj Sekdaprov Sulaiman Harahap, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kadis LHK Edi W Marpaung serta pimpinan OPD lainnya, termasuk Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil 1 Medan Fernando Lumbantobing, perwakilan unsur Forkopimda serta Kementerian LHK. (**)

Sekber Tagih Janji Bobby Nasution Tutup TPL

Kapolrestabes Medan Diapresiasi Usai Aksi Damai Tutup TPL Berjalan Tertib dan Kondusif

Polsek Patumbak Terus Tingkatkan Pelayanan Publik Lewat Quick Respon dan Pengungkapan Kasus

Rakor Dengan KPK, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Pemprov Sumut Janji Sampaikan Tuntutan Sekber Oikumenis ke Gubernur, Siap Fasilitasi Kunjungan ke Sihaporas

Ribuan Massa Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Desak Penutupan PT TPL