Jaksa Agung Siap Usut Dalang Banjir dan Longsor di Sumatera

Ia menekankan, penertiban kawasan hutan sangat penting, karena bencana besar di Sumatera terjadi akibat pengelolaan alam yang serampangan.

"Bencana yang membuat air mata bercucuran itu terjadi karena potensi kekayaan alam kita dikelola secara serampangan, sehingga menimbulkan kerugian besar," ujar Barita.

Koordinasi lintas sektor Satgas PKH melibatkan otoritas kehutanan dan lingkungan, BPKP, Polri, hingga Kejaksaan. Nantinya, hasil investigasi akan menentukan apakah kasus tersebut menjadi ranah penyidikan otoritas kehutanan, Polri, atau Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus).

"Temuan Satgas PKH akan ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan data objektif dan bukti hukum yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan lebih lanjut," tegas Barita.

Baca Juga:

• Warga Parbuluan VI Datang, Anggota DPRD Dairi Perjalanan Dinas Massal

Banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera telah menelan ratusan korban jiwa. Hingga kini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyegel tujuh subjek hukum yang diduga merusak hutan dan menjadi penyebab banjir.

"Dengan penyegelan ini, total sudah ada tujuh subjek hukum yang disegel. Masih ada lima lainnya yang sedang kami dalami. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak akan segan untuk langsung menyegel," ujarnya. (*)

Pasca 2 Kali Banjir, Ruas Jalan Provinsi di Seirampah-Tanjungberingin Rusak Parah dan Gelap Gulita

Warga Parbuluan VI Datang, Anggota DPRD Dairi Perjalanan Dinas Massal

BPJS Kesehatan Dirikan Posko Layanan Pasca Banjir Bandang di Aceh dan Sumut

ATR/BPN Akan Revisi Besar-besaran RTRW di Tiga Provinsi Sumatera Pascabanjir

Polres Aceh Tenggara Pasang Jaringan Starlink untuk Warga Terdampak Banjir

Pencarian Orang Hilang Korban Bencana Sibolga Terjunkan Anjing Pelacak K-9