Gubernur: Pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut Berpotensi Kembali Terbuka

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, menyampaikan, wacana pemekaran wilayah di Sumut baik kabupaten/kota maupun provinsi berpotensi kembali terbuka, jika pemerintah pusat mencabut moratorium. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat kemungkinan lain yang tak kalah besar, yakni penyederhanaan atau penggabungan daerah demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution, dalam sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Provinsi Sumut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi, didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE MM, Ricky Anthony SH, Salman Alfarisi, serta dihadiri Wagub Sumut H Surya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Bupati Taput Jonius Taripar P Hutabarat, mantan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, sejumlah mantan Wagub Sumut, mantan pimpinan DPRD Sumut beserta unsur Forkopimda Sumut, Rabu (15/4/2026), di DPRD Sumut.

Dalam pidatonya, Bobby juga menegaskan, pemekaran wilayah tidak semata-mata dipahami sebagai penambahan daerah otonom baru, sehingga kemungkinan adanya dua skenario yang bisa terjadi jika moratorium resmi dibuka.

"Di satu sisi, pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota bisa terwujud. Namun di sisi lain, bukan tidak mungkin justru terjadi penyederhanaan atau penggabungan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," ujarnya.

Baca Juga:

• Gubernur Serukan “Perang” terhadap Narkoba di Sidang Paripurna

Menurut mantan Wali Kota Medan ini, selama ini pemekaran lebih sering dipersepsikan sebagai upaya memperluas wilayah administratif. Padahal, kebijakan tersebut sejatinya dapat diarahkan untuk menata ulang struktur pemerintahan agar lebih efisien, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran.

Bobby juga menyoroti perkembangan Sumut yang kini menjadi salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Berbagai capaian pembangunan, telah dilakukan dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Wacana Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur Kembali Mengemuka

BPP Provinsi Kepulauan Nias Temui DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB

DPRD SU: Moratorium DOB Harus Segera Dievaluasi

Menjemput Keadilan Pemekaran Tapanuli, Nias, Tabagsel dan Sumatera Tenggara

Musda Partai Golkar Sumut Rekomendasikan Pembentukan Tiga Provinsi dan Satu Kabupaten di Sumut

Sebut Nias Tak Punya SDM, Zulkiflin Diamankan Polisi