MK Thailand Copot PM Srettha Thavisin dari Jabatannya

Jakarta (harianSIB.com)

Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya, setelah ditemukan ia melanggar etik dalam pengangkatan seorang menteri yang pernah menjalani hukuman penjara.

Dalam pernyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand mengungkapkan bahwa lima dari empat hakim memutuskan pemberhentian Srettha karena dianggap tidak jujur.

"Perdana menteri diberhentikan karena tindakannya yang dinilai melanggar standar etika," kata Mahkamah, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Srettha diberhentikan setelah mengangkat Pichit Chuenban, seorang mantan narapidana, sebagai Menteri Kantor Perdana Menteri dalam reshuffle kabinet pada April lalu.

Menurut Mahkamah, keputusan Srettha untuk mengabaikan sejarah kriminal Pichit, yang pernah dipenjara selama enam bulan karena kasus korupsi pada 2008, sangat tidak sesuai dengan standar etika yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin negara.

Hakim Mahkamah, Punya Udchachon, mengungkapkan, Srettha sebenarnya mengetahui status Pichit sebelum menunjuknya. Meski demikian, ia tetap meloloskan Pichit ke dalam kabinetnya.

Pichit diketahui memiliki hubungan dekat dengan keluarga mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang diduga menjadi faktor dalam pengangkatannya sebagai menteri.

Menanggapi keputusan ini, Srettha menyatakan menerima putusan Mahkamah dengan penuh hormat. Ia juga menegaskan bahwa selama hampir satu tahun memimpin Thailand, ia selalu berusaha memerintah dengan integritas dan kejujuran.

"Saya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang masa jabatan saya, saya berupaya untuk menjalankan tugas saya dengan penuh kejujuran," ungkapnya kepada AFP.

Dengan pemberhentian Srettha, jabatan Perdana Menteri Thailand sementara akan diisi oleh Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai. (*)