DPRD Batubara akan Minta Data Detail Soal Biaya BBM Alat Berat PUTR Rp 1,9 M

Batubara (harianSIB.com)
Menanggapi berita terkait biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Batubara tahun 2023 yang menelan anggaran sebanyak Rp 1,9 miliar sedangkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 300 juta, DPRD akan meminta rincian data.

Wakil Ketua DPRD Batubara Safrizal, kepada wartawan, Kamis (6/6/2024) mengatakan bahwa memang permasalahan itu sudah pernah dipertanyakan kepada Dinas PUTR pada saat rapat oleh Badan Anggaran (Banggar).

Namun Dinas PUTR beralasan rendahnya pencapaian karena adanya beberapa pengajuan atau proposal dari desa untuk kebutuhan masyarakat menggunakan alat berat seperti melakukan normalisasi, pengerukan parit dan lainnya.

"Menurut keterangan mereka, kalau proposal dari desa itu gratis tidak diminta sewanya dan BBM nya pun Dinas PUTR yang menanggung," ucap Safrizal.

Namun demikian, Ketua Partai Gerindra Batubara mengakui bahwa pihaknya belum melakukan cek lebih detail, terkait berapa proposal dari desa dan berapa BBM yang habis terpakai selama satu tahun. Untuk itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan itu.

"Kalau data detail belum pernah kita minta. Tapi bisa juga nanti diajukan ke Ketua DPRD supaya didisposisikan ke Komisi II agar melakukan RDP supaya lebih jelas," ujar Safrizal.

Sementara Anggota DPRD Batubara dari Partai Golkar Rizky Aryetta, mengatakan bahwa dirinya sudah berulangkali mengingatkan kepada OPD agar berhati-hati dalam mengelola anggaran, namun masalah dijalankan atau tidak itu kembali kepada yang bersangkutan.

"Iya sudah diperingatkan, tapi ya begitulah. Saya tidak bisa berkomentar, cuma sekedar mengingatkan OPD hati-hati. Ya begitulah kalau cuma saya sendiri yang mengingatkan gak pengaruh juga," ujar Rizky.

Untuk memastikan persoalan itu, Rizky mendukung dilakukannya RDP antara DPRD dengan Dinas PUTR agar permasalahan itu terang benderang, sebelum masuk ke ranah hukum.

"Silahkan saja yang menangani PAD dan keuangan daerah, Komisi II," ucap nya menanggapi apakah perlu dilakukan RDP terkait persoalan itu. (**)