Bangunan Hotel Labersa Diduga Langgar Sempadan Danau Toba

Perwakilan manajemen Hotel Labersa, Lambertus Siregar, menyatakan mendukung penuh pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir dan berkomitmen mematuhi semua peraturan yang berlaku. Namun, ketika ditanya apakah memikirkan telah mengurus izin sebelum membangun di kawasan sempadan danau, Lambertus tidak memberikan penjelasan yang tegas dan hanya menyebut bahwa proses perizinan sedang berlangsung.

Menanggapi hal ini, Cahyadi membantah pernyataan Lambertus. Ia menegaskan bahwa hingga pembangunan dilakukan, pihak Hotel Labersa belum pernah mengajukan izin pembangunan di sempadan danau. "Nanti setelah hasil verifikasi lapangan selesai, akan kami pastikan seperti apa hasilnya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, menegaskan bahwa pembangunan Waterboom serta sejumlah bangunan di tepi pantai yang berlokasi di Hotel Labersa diperkirakan atau diduga melanggar garis sempadan pantai dan sungai. Oleh karena itu penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu. "Kalau di Jawa Barat aturannya bisa ditegakkan, di Samosir juga harus bisa. Semua aturan harus dipatuhi tanpa pengecualian. Tidak ada yang spesial, maka tidak boleh ada yang melanggar dalam proses perizinan," tuturnya.

Kepala Dinas PUPR Rudimhanton Limbong menyampaikan, pihak Hotel Labersa harusnya menunjukkan sertifikatnya supaya jelas mana batas sempadan danau dan sungai.

Saat Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon bersama Anggota DPRD lainya dan BWS II Sumatera dan Kejaksaan Negeri Samosir, Pertanahan, Perizinan Terpadu Samosir, Dinas PU, mereka melihat dan memeriksa batas batas bangunan Waterboom atau wahana permainan air dan sejumlah kamar model rumah bongkar pasang yang diduga lokasi tersebut hasil reklamasi (penimbunan) sempadan pantai Danau Toba. (G2).