Muscab PPP Sergai Dinilai Sarat Intrik, Kader Sampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan Sidang

Sergai(harianSIB.com)

Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) berlangsung ricuh hingga berakhir deadlock.

Sejumlah kader dan peserta Muscab menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pimpinan sidang yang dinilai tidak memberikan ruang menyampaikan pendapat dalam forum.

Anggota DPRD Sergai dari Fraksi PPP, Akbar Dev, didampingi Sutrisno dan Marwan Ali Nasution menjelaskan, kisruh terjadi saat pelaksanaan Muscab V DPC PPP Sergai yang digelar di Pantai Wongrame, Kecamatan Pantaicermin, Selasa (19/5/2026).

Menurut Akbar, kericuhan dipicu karena pimpinan sidang, Hari Ananda, dinilai tidak memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan masukan dan pertanyaan terkait jalannya persidangan.

"Setelah pembukaan, terjadi kisruh di persidangan hingga akhirnya proses Muscab deadlock. Kami menilai pimpinan sidang tidak memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan keberatan maupun masukan," ujarnya kepada harianSIB.com, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, peserta Muscab berasal dari PAC PPP se-Kabupaten Serdangbedagai dengan jumlah 16 PAC. Namun sejak proses registrasi, menurutnya sudah muncul persoalan yang memicu ketegangan.

Ia menyebut adanya peserta penerima mandat yang dipersoalkan statusnya karena diduga tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Contohnya dari PAC Tebingsyahbandar, sekretaris atas nama Ibun Awan disebut sudah lulus PPPK dan bertugas di MIN 4 Sergai sebagai arsiparis. Kemudian dari PAC Dolokmasihul ada Supriyadi yang merupakan sekretaris desa. Hal-hal seperti ini dipertanyakan peserta lain, namun tidak diberikan ruang untuk dibahas," katanya.

Ia menegaskan, kader PPP Sergai menginginkan partai berjalan secara terbuka dan berpihak kepada kepentingan umat.

"Kami berharap PPP ke depan benar-benar menjadi partai yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat Serdangbedagai. PPP adalah milik umat, milik kader, dan harus dijalankan dengan kejujuran serta integritas," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Anggota DPRD Sergai lainnya, dari Fraksi PPP Marwan Ali Nasution menilai Hari Ananda seharusnya tidak mengambil porsi sebagai pimpinan sidang karena sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPC sekaligus ketua panitia atau organizing committee (OC) dalam Muscab tersebut.

"Ini menimbulkan kesan adanya kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Muscab. Seharusnya posisi pimpinan sidang bisa diberikan kepada pihak lain agar lebih netral," ujar Marwan.

Ia juga menjelaskan bahwa Muscab PPP bukan agenda memilih ketua secara langsung, melainkan memilih formatur yang nantinya menyusun kepengurusan DPC PPP Sergai periode 2026–2031.

"Di Sergai ada 16 PAC, total ada 7 formatur terdiri dari DPP 1 orang, DPW 1 orang, DPC 1 orang, dan 4 dari PAC. Jadi Muscab ini menentukan formatur, bukan langsung memilih ketua," jelasnya.

Ia menambahkan, sidang sempat diskors untuk memberi ruang komunikasi.

Namun setelah dibuka kembali, pimpinan wilayah menyatakan forum tidak kuorum sehingga Muscab akhirnya ditutup tanpa menghasilkan keputusan final.

"Hasil Muscab tidak ada karena seluruh tindak lanjut diserahkan kepada pimpinan wilayah," tegasnya

Para kader PPP Sergai berharap dinamika internal partai dapat diselesaikan secara bijak demi menjaga marwah partai.

"Kami kader PPP berharap PPP menjadi wadah perjuangan, kebenaran, dan kejujuran. PPP harus kuat, berintegritas, marhamah bersama umat, serta melawan kezaliman," tegasnya.

Terpisah, pimpinan sidang Hari Ananda saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya terkait legalitas dua oknum yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam Muscab, malah menuding kericuhan dipicu oleh peserta yang ingin menyampaikan pendapat dengan memotong jalannya pemaparan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

"Sebagai pimpinan sidang, kita meminta peserta mengikuti etika persidangan. Namun, teguran tersebut justru memicu kericuhan dalam forum," pungkasnya. (**)