Kekosongan Pejabat DKP Tapteng Bikin Nelayan Batal Melaut

Akibatnya, lanjut pria anak dua ini, mereka tidak dapat membeli minyak subsidi padahal surat rekomendasi dari dinas teknis itu menjadi syarat mutlak yang ditetapkan pemerintah agar nelayan bisa mendapatkan BBM dengan harga khusus yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran umum.

"Tanpa dokumen itu, pihak Stasiun Pembelian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN tidak dapat menyerahkan pasokan BBM bersubsidi dalam jumlah besar maupun eceran untuk keperluan penangkapan ikan," jelas lelaki paruh baya itu.

Dikonfirmasi ke Sekretaris DKP Tapteng Azwar Sitompul membenarkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir pihaknya tidak mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk nelayan.

"Karena kemarin Kadis kan belum ada atau kosong, Pelaksana harian belum ada. Makanya sembari menunggu Plh, tidak ada mengeluarkan rekomendasi minyak," katanya menjawab konfirmasi wartawan harianSIB.com via telepon, Selasa (26/5) pukul 12.00 WIB. (**)

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Lantik Dewan Hakim MTQ, Harap Lahirkan Khalifah

JAM Intel Siap Kawal PSN Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp5,17 Triliun

Gubsu Apresiasi Rekomendasi DPRD SU Terkait LKPj Guna Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Tingkatkan Pengetahuan Budidaya, 13 Petani Ikan Tawar di Dairi Ikuti Pelatihan

Dairi Prima Mineral Perkuat Ekonomi Lokal melalui Pelatihan Budidaya Perikanan dan Pengembangan Agribisnis

Sat Polairud Polres Tanjungbalai Pantau Distribusi BBM Subsidi

POM Kodaeral I Ringkus Terduga Begal di Medan Labuhan