DPRD Palas Tetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Sibuhuan(harianSIB.com)

DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Palas, Senin (22/6/2026).

Penetapan tersebut menjadi tahapan akhir setelah sebelumnya Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada rapat paripurna 18 Juni 2026 lalu.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan Pemkab Palas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Palas Luat Hasibuan SE didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar S.Sos.I dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan SH.

Baca Juga:

• Pemkab Palas Rotasi 52 Pejabat, dr Sukri Habibi Jadi Direktur RSUD Sibuhuan.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan Sufriyadi Halomoan Hasibuan S.Pd MM, DPRD menegaskan APBD harus menjadi instrumen utama percepatan pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRD melalui fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. APBD harus pro rakyat dan bebas dari kepentingan pribadi," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurutnya, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui berbagai tahapan mulai dari penyampaian pengantar, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah daerah hingga pembahasan bersama komisi-komisi DPRD dan perangkat daerah.

"Seluruh saran, catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah," katanya.

Bupati menyebut sejumlah capaian pembangunan selama Tahun Anggaran 2025, antara lain peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembangunan jaringan irigasi pertanian, peningkatan akses jalan serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Ke depan, tantangan pembangunan di berbagai sektor masih menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD agar pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir Wakil Bupati H Achmad Fauzan Nasution S.HI M.Pd.I, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Panguhum Nasution S.Sos M.AP, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, organisasi kemasyarakatan serta tamu undangan lainnya.(**)