Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Aslim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komnas Perempuan bertujuan agar persoalan perempuan di Dairi tidak hanya dipandang dari satu sisi.

"Kalau ada klaim mengenai air bersih, beban perempuan, maupun dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itu kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung agar Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," katanya.

FKPHUPD juga menegaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, serta mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut telah terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026. Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat disebut aktif menyampaikan pandangan dan masukan.

Sementara itu, tokoh perempuan Pemangku Hak Ulayat Dairi, Delphi Masdiana, menegaskan, perempuan Dairi memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain yang datang membawa agenda tertentu.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami punya pandangan, dan kami tahu apa yang kami hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, maka dengarkan juga perempuan Dairi secara langsung, bukan hanya menjadikan nama mereka sebagai alat untuk menyerang investasi," ujarnya.

Ayah Kandung Ditahan dalam Kasus Persetubuhan terhadap Anak di Dairi

Dugaan Percabulan Semarga, LS Diamankan Polres Dairi

Wakapolres Dairi Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 22 Personel Polres Dairi

HUT ke-80 Bhayangkara, Presiden Prabowo Sampaikan 5 Poin Penting

Sat Narkoba Polres Dairi Amankan 70 Terduga Pengguna Narkoba Hingga Pertengahan 2026

SMAN 1 Sidikalang Tampung Siswa Baru 432 Orang, Pendaftar Jalur Sertifikat Banyak Gagal