Pemangku Adat Dairi Minta Isu Perempuan Tidak Dijadikan Alat Kampanye Anti Tambang

Jakarta(harianSIB.com)

Pemangku Hak Ulayat Dairi bersama aktivis perempuan menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu yang berkembang mengenai perempuan, lingkungan dan investasi di Kabupaten Dairi. Mereka meminta agar suara perempuan Dairi tidak dijadikan alat untuk membangun narasi tertentu tanpa didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, mengatakan, pihaknya menghormati setiap bentuk advokasi yang mengatasnamakan kepentingan perempuan. Namun, ia mengingatkan agar perempuan Dairi tidak direduksi menjadi simbol dalam perdebatan mengenai aktivitas pertambangan, terutama ketika kegiatan yang dipersoalkan belum memasuki tahap operasional produksi.

Menurut Aslim, sikap tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat menyerahkan surat pada 25 Juni lalu.

"Kami ingin menyampaikan satu pesan penting, jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan antitambang. Jika ada klaim bahwa perempuan Dairi menjadi kelompok yang paling terdampak, maka hal itu harus dibuktikan dengan fakta di lapangan serta mendengar langsung suara perempuan yang tinggal di Dairi," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Imigrasi Sumut dan Kejati Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing

Dalam surat tersebut, FKPHUPD menyoroti adanya laporan yang menyebut perempuan menjadi kelompok paling terdampak akibat aktivitas perusahaan, khususnya terkait akses air bersih dan dampak sosial setelah terbitnya persetujuan lingkungan.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan mereka di sekitar lokasi kegiatan, FKPHUPD menyatakan belum menemukan kondisi yang sesuai dengan klaim tersebut. Menurut mereka, aktivitas yang dipersoalkan juga belum memasuki tahap operasional produksi.

Aslim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komnas Perempuan bertujuan agar persoalan perempuan di Dairi tidak hanya dipandang dari satu sisi.

"Kalau ada klaim mengenai air bersih, beban perempuan, maupun dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itu kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung agar Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," katanya.

FKPHUPD juga menegaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, serta mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut telah terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, mulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026. Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat disebut aktif menyampaikan pandangan dan masukan.

Sementara itu, tokoh perempuan Pemangku Hak Ulayat Dairi, Delphi Masdiana, menegaskan, perempuan Dairi memiliki pengalaman, pandangan, dan aspirasi yang tidak bisa diwakili oleh pihak lain yang datang membawa agenda tertentu.

"Perempuan di kampung-kampung kami bukan objek. Kami punya suara, kami punya pandangan, dan kami tahu apa yang kami hadapi setiap hari. Kalau benar ingin membela perempuan Dairi, maka dengarkan juga perempuan Dairi secara langsung, bukan hanya menjadikan nama mereka sebagai alat untuk menyerang investasi," ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak melihat persoalan secara menyeluruh dengan mendengarkan semua suara yang ada.

"Yang kami minta sederhana, dengarkan semua pihak, lihat kondisi lapangan, dan jangan biarkan perempuan Dairi dipakai sebagai simbol untuk memenangkan satu narasi tertentu. Kami berhak didengar sebagai subjek, bukan dijadikan poster penderitaan," tutup Delphi. (*)

Ayah Kandung Ditahan dalam Kasus Persetubuhan terhadap Anak di Dairi

Dugaan Percabulan Semarga, LS Diamankan Polres Dairi

Wakapolres Dairi Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 22 Personel Polres Dairi

HUT ke-80 Bhayangkara, Presiden Prabowo Sampaikan 5 Poin Penting

Sat Narkoba Polres Dairi Amankan 70 Terduga Pengguna Narkoba Hingga Pertengahan 2026

SMAN 1 Sidikalang Tampung Siswa Baru 432 Orang, Pendaftar Jalur Sertifikat Banyak Gagal