Fraksi Gerindra DPRD Tebingtinggi: Pembangunan Berkualitas Membutuhkan Perencanaan Yang Matang

Tebingtinggi(harianSIB.com)

Anggota DPRD Kota Tebingtinggi kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025, Jumat (7/8/2026). Agenda persidangan ini sempat batal pada Selasa (4/8/2026) dengan agenda sama karena kehadiran dewan tidak kuorum kendati pimpinan persidangan sudah melakukan skorsing sebayak dua kali

Namun setalah Badan Musyawarah DPRD Tebingtinggi, menjadwalkan ulang persidangan, Anggota DPRD Tebingtinggi kembali menggelar persidangan, dengan agenda

pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Wali Kota Tebingtinggi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025,

Amatan harianSIB.com, sidang dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadafi Nasution bersama Wakil Ketua DPRD Husni ST dihadiri 17 Anggota DPRD juga Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Dorong SP3 Catin untuk Cegah Stunting dan Wujudkan Keluarga Sehat

Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khaddafi Nasution membacakan urutan fraksi-fraksi yang menyampaikan pemandangan umum setelah Sekwan DPRD Iqbal Nasution membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam persidangan itu

Urutan fraksi yang membacakan pandangannya adalah Fraksi Keadilan Pembagunan dibacakan Ernawati, Fraksi PDIP dibacakan Mangatur Naibaho, Fraksi Golkar dibacakan Sri Wahyuni, Fraksi Nasdem dibacakan Abdul Rahman. Fraksi Gerindra seyogianya dibacakan Andar Hutagalung dan Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang seharusnya dibacakan Cristop Munte tidak lagi dibacakan dipersidangan dan langsung diserahkan kepada Ketua DPRD Tebingtinggi mengingat waktu tidak lagi cukup karena sudah jadwal Solat Jumat

Fraksi Gerinda dalam pandangannya menyampaikan 9 poin di antarannya transparansi pengelolaan APBD, penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD, tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas penggunaan APBD, efektivitas pengawasan internal, budaya kepatuhan terhadap hukum, membagun kepercayaan publik, membangun budaya pemerintahan yang terbuka terhadap pengawasan dan program realisasi

Terkait transparansi pengelolaan APBD, Gerindra mengatakan bahwa dalam pengelolaan APBD tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan semata, tranparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan pemerintahan kota dalam memberikan akses terhadap data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pemgawasan. Tidak terpenuhinya permintaan dokumen yang diajukan DPRD menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah masih perlu diperbaiki

Selain itu Gerindra Tebingtinggi juga meminta penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pemgawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme cheks and balances dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

Kemudian terkait kelola keuangan daerah Gerindra berpandangan bahwa berbagai temuan BPK RI TA 2025 tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang berdiri sendiri. Temuan mengenai lemahnya perencanaan, kesalahan penganggaran, tidak sesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh (**)

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Pesta Budaya Luhutan Bolon-38 Dihadiri 4 Jenderal dan 15.000-an Massa

Politisi Gerindra Minta Pengaspalan Gang Harus Diikuti Jalan Utama

Kejari Lubukpakam Dinas Pendidikan Gelar Gebyar Kreativitas Budaya untuk Anak SD dan SMP

Wakil Wali Kota Medan Berharap BPJS Permudah Masyarakat Dapatkan Fasilitas Kesehatan

Inas Hanura Tertawa Digugat Kader Gerindra Labuhanbatu Rp 45 Juta