Tebingtinggi Terima DBH PBBKB Rp9,47 Miliar dari Pemprov Sumut

Tebingtinggi(harianSIB.com)

Pemerintah Kota Tebingtinggi menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,47 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menyalurkan DBH Pajak Provinsi kepada seluruh kabupaten/kota. Untuk Kota Tebingtinggi, alokasi DBH PBBKB yang diterima mencapai Rp9.475.206.406.

Dana itu merupakan bagian dari DBH Pajak Provinsi yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Pasca Erupsi, Kapolda Sumut Tinjau Situasi Terkini Gunung Sinabung

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat upaya optimalisasi PAD melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Republik Indonesia, PT Jasa Raharja, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurut Bobby, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada pendapatan pemerintah provinsi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak.

"Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting karena memberikan kontribusi terhadap PAD provinsi maupun kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak," ujar Bobby.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kinerja Samsat dinilai perlu terus diperkuat agar pelayanan dan penerimaan pajak dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan.

Ia menyebut peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong inovasi, mengoptimalkan peran BUMD dan BLUD, memanfaatkan aset daerah, serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif.

Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi tiga pilar Samsat, yakni pemerintah daerah, Kepolisian dan PT Jasa Raharja. Menurutnya, dukungan kepala daerah sangat diperlukan agar optimalisasi pajak kendaraan bermotor dapat berjalan efektif.

Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih memastikan DBH PBBKB yang diterima daerah akan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, tambahan dana tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dana ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatannya akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Iman.(*)

Pemko Tebingtinggi Perkuat Kompetensi KPA untuk Cegah Korupsi dalam Pengadaan

Pimpin Apel Gabungan ASN, Sekdako Tebingtinggi Minta ASN Tak Mudah Terpancing Ujaran Kebencian di Medsos

Operasi Saber Bersinar, BNN Tebingtinggi Amankan Dua Pria dan Sabu Hampir 1 Kg

Sekdako Lantik 82 Pejabat di Lingkungan Pemko Tebingtinggi, Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Polres Tebingtinggi Gelar Apel Kesiapan Penanganan Karhutla

Wali Kota Tebingtinggi Dukung Penguatan Pengawasan Keimigrasian dan Cegah TPPO