BPK Perwakilan Sumut Data Barang Inventaris di DPRD Deliserdang

Lubukpakam (SIB)- Dua orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mendatangi gedung DPRD Deliserdang itu untuk mendata seluruh asset dan barang inventaris milik negara yang  digunakan di sekretariat Dewan.

Kabag Umum, Indrawansyah dan Kabag Humas, Irawadi  mendampingi 2 pegawai BPK tersebut memasuki setiap ruangan yang akan diperiksa.
Saat dikonfirmasi SIB, kedua pegawai BPK itu enggan memberikan identitasnya, namun mereka menjawab bahwa pemeriksaaan akan berlangsung selama 1 Minggu.

"Maaf ya, kalau mau konfirmasi silahkan kepada Humas BPK RI Perwakilan Sumut saja. Karena kami tidak berhak memberikan keterangan" kata pria yang berpostur tubuh tinggi dan kulit putih itu.

Informasi dilokasi, kedua staf BPK RI Perwakilan Sumut itu mendata seluruh asset yang digunakan oleh sekretariat DPRD Deliserdang seperti Laptop, kenderaan dinas dan barang inventaris yang dibeli dari sumber keuangan APBD Tahun 2016.

Masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan barang inventaris itu diberikan sejumlah pertanyaan sambil memasukkan keterangan jawaban PNS pada data yang telah disiapkan.

Bahkan seorang pegawai Humas yang telah kehilangan Laptop di ruang kerjanya juga didata dan diwajibkan untuk melampirkan laporan kehilangan dari pihak kepolisian.

Humas DPRD Deliserdang, Irawadi Harahap saat dikonfirmasi membenarkan bahwa 2 pegawai yang melakukan pemeriksaan itu dari BPK RI Perwakilan Sumut untuk mendata seluruh barang inventaris yang digunakan di DPRD Deliserdang.

Sebelumnya Kepala BPK RI  Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni MMAk di kantor Bupati Deliserdang, Jumat (3/3) pagi mengatakan bahwa kunjungan mereka di  Deliserdang ini merupakan kunjungan yang ke 21.

Diharapkannya dengan kunjungan ini  bisa meningkatkan tekad secara bersama menuju kepada yang lebih baik dan tepat waktu  terhadap penyampaian laporan keuangan oleh SKPD hingga  ke tingkat  desa.   Dikatakan juga  bahwa penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan keuangan  seluruh Pemkab/Kota  di Sumut sudah semakin baik dan diharapkan keseluruhannya  mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena  sudah menjadi kesepakatan bersama untuk saling koordinasi dengan menempatkan pendampingan  di seluruh daerah. (A24/JT/c)