Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 18 Mei 2026

DPRDSU Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Bappeda Sumut

* Jangan Anggap Dewan Hanya Sebagai Lembaga Stempel Pembangunan
- Jumat, 21 September 2018 20:33 WIB
365 view
Medan (SIB) -Komisi D DPRD Sumut meminta Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut yang terkesan kurang mendukung program daerah dengan konsep "Sumut Bermartabat".

Hal itu disampaikan Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Ariwibowo dan Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Rabu (19/9) di DPRD Sumut.

Menurut Ariwibowo, pihaknya meragukan keseriusan Bappeda Sumut dalam mendukung program pembangunan dengan konsep "Sumut Bermartabat" yang diusung Gubsu. Indikasi ketidakseriusan itu dapat terlihat dari ketidaksediaan Kepala Bappeda Sumut Irman untuk menghadiri rapat dengan Komisi D DPRD Sumut, guna membahas berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan.

"Sudah tiga kali diundang untuk rapat, namun Kepala Bappeda Sumut tidak pernah hadir. Padahal,  masalah yang dibahas Komisi D dengan Bappeda sangat penting, seperti program pembangunan, status jalan dan realisasi anggaran," katanya.

Meski DPRD Sumut telah menunjukkan keseriusannya, tambah Ariwibowo, namun sikap pimpinan Bappeda Sumut tidak menunjukkan itikad baik dalam membahas program yang diperlukan. "Baru DPRD yang memanggil, bagaimana lagi dengan masyarakat yang mau mengetahui kinerja eksekutif. Karena itu, sangat wajar jika DPRD meminta Gubsu yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan 'Sumut Bermartabat' agar mengevaluasi kinerja Bappeda Sumut," katanya.

Ariwibowo dan Sutrisno mengingatkan pimpinan Bappeda Sumut untuk tidak membawa dan meniru model yang lama karena dapat menghambat kesuksesan program pembangunan di provinsi itu. "Kini, Gubsu sudah baru dengan semangat baru," katanya.

Ditambahkan Sutrisno, Bappeda merupakan organisasi perangkat kerja (OPD) yang memiliki posisi strategis, khususnya di bidang infrastruktur yang ditangani Komisi D dan  juga merupakan "dapur" dalam pembangunan karena menjadi instansi yang membahas dan menyiapkan program pembangunan secara matang agar sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tersebut, seharusnya Bappeda Sumut bersedia untuk membahas program pembangunan yang dijalankan dengan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Namun akhir-akhir ini, ujar Sutrisno, pihaknya merasa kecewa karena Bappeda Sumut seperti menunjukkan arogansi dan menganggap DPRD hanya "lembaga stempel" atau program pembangunan yang disiapkan.

"Bappeda perlu membahas programnya agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Bukan merasa bahwa DPRD hanya bertugas untuk menyetujui program mereka," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

TERIMA KRITIKAN
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, Irman Dj Oemar yang dihubungi SIB terkait kritikan dewan, Kamis (20/9) mengatakan, dia menerima kritikan DPRDSU untuk perbaikan kinerja dan akan koordinasi dengan dewan ke depan.

Disebutkan, dia sangat serius dalam mendukung program pembangunan dengan konsep "Sumut Bermartabat" yang diusung Gubsu dan Wagubsu saat ini. "Saya sangat seriuslah dengan konsep tersebut. Jadi terkait saya tidak bisa hadir dalam rapat tertentu, itukan ada alasan saya. Misalnya, saya saat ini lagi di Jakarta, saya di Jakarta ini dalam rangka tugas. Tentunya untuk menyampaikan program-program pembangunan Pemprovsu untuk lima tahun kedepan, sesuai konsep Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, yakni konsep "Sumut Bermartabat". Saya akan selalu hadir jika tidak ada tugas seperti saat sekarang ini. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kritik tersebut akan menjadi perbaikan dan koordinasi kita ke depan dengan dewan," katanya mengakhiri. (A03/A11/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru