Dialog Rakyat Dusun IX Sampali Bahas Isu Tanah untuk Rakyat

Ia menjelaskan, langkah hukum kemudian ditempuh melalui jalur pengadilan sebagai bentuk legalisasi perjuangan masyarakat. "Tujuannya adalah menghentikan kekerasan, pengrusakan, sekaligus mendapatkan pengakuan terhadap hak atas tanah masyarakat yang kemudian kita sebut sebagai badan perjuangan rakyat," tegasnya.

Irham juga mengingatkan bahwa perjuangan tersebut mendapat dukungan kuat dari warga. "Ada 745 warga yang memberikan tandatangannya, kuasanya ke Lembaga Bantuan Hukum Medan. Saat itu saya ikut mendampingi masyarakat sejak proses pengadilan tingkat pertama," katanya.

Hasilnya, perjuangan hukum itu dimenangkan secara berjenjang. "Pengadilan tingkat pertama kita menangkan, banding kita menangkan, kasasi hingga Mahkamah Agung juga kita menangkan. Putusan MA inilah yang menjadi dasar kuat perjuangan kita hingga hari ini," ungkapnya.

Dengan dasar itu, Irham menegaskan masyarakat tidak perlu ragu. "Bapak, ibu tidak usah khawatir, kita punya dasar hukum atas tanah ini. Putusan MA yang memberikan kemenangan rakyat. Kalau dulu saya di LBH Medan memperjuangkan bersama masyarakat, hari ini saya di DPRD Sumut Komisi A. Dari Partai Golkar , saya punya tanggung jawab besar untuk terus memperjuangkan agar tanah ini diakui negara," pungkasnya.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Nyatakan Tolak Konversi Teh Menjadi Sawit

Dialog rakyat ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Sampali, serta mencegah potensi konflik agraria di kemudian hari.

Hadir dalam dialog rakyat Dusun IX Sampali itu, Harun Nuh selaku Dewan Aman Wilayah Sumut dan Ketua BPRPI Sumatera Utara periode 2013–2018, Rudi Mustika Darma selaku Ketua RT 01 Desa Sampali Dusun IX, Ramses Dolok Saribu, Penasehat Marwali 2–1, Tiora Nelwati Sinaga, S.Farm selaku Ketua Musyawarah Warga Sampali Dua Satu (Marwali 21), Warga Masyarakat RT 01 dan RT 02 Desa Sampali Dusun IX, tokoh masyarakat dan Akhyar Nasutioan mantan Walikota Medan.(*)

Bupati Simalungun Nyatakan Tolak Konversi Teh Menjadi Sawit

Tolak Konversi Teh, Massa Bakar Ban di Kantor Bupati Simalungun

Tanah Ruko Rp1,2 Miliar Dihibahkan untuk Makam Syekh Ibrahim Syah

BPN Tapteng Terbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Kementerian Kebudayaan

PTPN IV Sinergi dengan Pemkab Tapsel untuk Ekonomi dan Sawit Berkelanjutan

Mangapul Purba: Menhut dan Menteri ATR/BPN Jangan Biarkan PT TPL Terus "Berseteru" Dengan Masyarakat