Banyak Kewenangan Daerah Ditarik ke Pusat, Anggota DPD RI Soroti UU Pemda

Perlunya revisi sejumlah UU terkait pemerintahan daerah, tegasnya, untuk mengembalikan roh otonomi daerah, agar tidak terjadi lagi tarik ulur dalam penerapannya oleh pemerintah pusat.

Dicontohkannya, sejumlah sektor yang kini semakin tersentralisasi, seperti perizinan, pertambangan mineral dan batu bara (Minerba), perkebunan, perpajakan, hingga hubungan keuangan pusat-daerah.

"Banyaknya aturan sektoral tersebut, membuat ruang gerak daerah semakin terbatas," ucapnya menyoroti dampak finansial yang mulai dirasakan daerah akibat kebijakan tersebut.

Yang paling mencolok saat ini adalah menurunnya transfer ke daerah, sementara sumber daya daerah terus diambil dan dibawa ke pusat. Hal ini, menurutnya, jelas menghambat pembangunan daerah.(*).

Gubsu Ajak Anggota DPD RI Bersama-sama Membangun Sumut

Parlindungan Purba: Pemerintah Pusat Harus Kerjasama Atasi Banjir di Medan Sekitarnya

PGI Doakan dan Berikan Pesan Pastoral Kepada Caleg DPR dan DPD RI

Parlindungan Purba: DPD RI Dukung Penuh Pembangunan PLTA Batangtoru

Parlindungan Purba : DPD RI Dukung Perdamaian Dunia

Apresiasi Terus Mengalir kepada Pemerintah Pusat atas Penetapan Bandara Raja Sisingamangaraja XII