Wagub Sumut Terima Kunjungan BAP DPD RI, Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Sumut

Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI Adriana Dondokambey, menyampaikan bahwa keberadaan BAP di daerah merupakan implementasi Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur fungsi lembaga tersebut dalam menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait korupsi, maladministrasi, dan isu pertanahan.

"Masalah pertanahan telah menjadi episentrum konflik sosial dan ketidakadilan. Yang diperjuangkan bukan sekadar sepetak tanah, tetapi hak untuk hidup layak dan mewariskan masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Ia mengungkapkan BAP telah menerima sejumlah surat pengaduan dari berbagai kelompok, termasuk Forum Kaum Tani Lauchi, Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, FUTASI, dan FORMAPP.

"Kami memposisikan diri sebagai muara dari segala curahan aspirasi rakyat Indonesia. Kami akan mentransformasikannya menjadi rekomendasi konkret, pengawasan yang efektif, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat," tegas Adriana, seraya menyatakan komitmen BAP untuk memastikan tanah menjadi pangkuan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat konstitusi. (*)

Ciptakan Rasa Aman, Polres Tanjungbalai Gelar Patroli Malam Hingga Dini Hari

Sidang Lanjutan Kasus Penyerobotan Lahan Herlina Br Sinuhaji, Tergugat I Beri 13 Bukti dan Tergugat II 1 Bukti

Polsek Sei Tualang Raso Intensifkan Cooling System, Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Waspadai Hoaks

Patroli Gabungan Polres Sibolga Sambangi Pemukiman Warga

Nusron Wahid: Pemerintahan Prabowo Akan Menuntaskan Sertifikasi Seluruh Tempat Ibadah

Polsek Tanah Jawa Patroli Malam Sisir Lokasi Rawan Judi dan Balap Liar