Kalapas Labuhan Ruku Sambut Humanis Unjuk Rasa Wartawan, Utamakan Dialog dan Keterbukaan Informasi
Batubara(harianSIB.com)Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan wartawan Kabupaten Batuba
Medan(harianSIB.com)
Anggota DPRD Medan Fraksi PSI Henry Jhon Hutagalung, meminta pemerintah mempidanakan jika ada pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Pasalnya, sudah dua kali kejadian viral MBG di Medan, ada lauk basi dan berlendir, kemudian ada terdapat cacing hidup dalam makanan.
Menurut anggota Komisi 2 ini, dua kejadian itu masih yang viral karena ada yang memberi tahukan atau pihak sekolah protes kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Tapi banyak juga keluhan anak-anak sekolah makanan MBG tidak layak konsumsi, tapi asa juga siswa dan orangtuanya tidak mau meributkannya.
Dia menegaskan, tujuan Presiden Prabowo Subianto membuat program MBG adalah mendukung program Indonesia emas tahun 2045. Untuk mempersiapkan generasi emas, gizi anak sekolah harus dipenuhi, makanya ada program MBG. Anggarannya tidak tanggung-tanggung, Rp 71 triliun, bukti keseriusan presiden mencerdaskan anak bangsa dari sisi pemenuhan gizi.
Baca Juga:Makanan pada MBG harus memenuhi syarat kesehatan dan gizi yang cukup, nasi, laik pauk dan buah, kondisinya saat terhidang harus segar atau baru dimasak. Artinya tidak dimasak semalaman. Bahan makanannya pun harus segar, kalau lauk daging ayam jangan ayam tiren .
Bagi SPPG atau dapur MBG ini adalah rezeki nomplok, karena pemerintah mempercayakannya kepada UMKM. Dengan program MBG, pemilik dapur MBG pasti ada meraih keuntungan setiap hari. Tentu kalau sudah mendapatkan rezeki dari pemerintah, hendaknya serius dan jujur menyajikan MBG kepada para siswa.
"Di Kota Medan ada 600 lebih sekolah SD dan SMP negeri, belum termasuk sekolah swasta. Setiap hari, minus hari Sabtu dan Minggu, para siswa sekolah mendapat makan siang MBG yang disajikan sejumlah SPPG. Dari ratusan sekolah ini asa saja SPPG nakal yang tidak terseksi," ungkapnya.
Untuk itu, Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 ini meminta kepada pemerintah, jika ada SPPG nakal supaya dipidanakan saja, agar asa efek jera. Dia juga meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi Badan Gizi Nasional yang melakukan pengawasan tapi tetap saja ada SPPG nakal.
"Sudah dikasih proyek dengan keuntungan setiap hari, tapi tetap saja menyajikan makanan tidak higienis, sebaiknya diputus kerjasamanya dan dipidanakan. Karena itu perbuatan kriminal," tegasnya. (*)
Batubara(harianSIB.com)Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan wartawan Kabupaten Batuba
Medan(harianSIB.com)PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menegaskan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial melalui peny
Medan(harianSIB.com)Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN hingga 31 Maret 2026 menun
Binjai(harianSIB.com)Maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan yang belakangan meresahkan masyarakat Kota Binjai mendapat perhatian serius d
Medan(harianSIB.com)Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) membantah tegas tudingan yang menyebut institusinya anti kritik serta men
Jakarta(harianSIB.com)Jaksa Agung ST Burhanuddin, menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta peran aktif kejaksaan dalam mendu
Jakarta(harianSIB.com)Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan Pengolahan Sa
Batubara(harianSIB.com)Satresnarkoba Polres Batubara kembali melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) serta upaya Pencegahan dan P
Pematangsiantar(harianSIB.com)PLN UP3 Pematangsiantar menggelar bakti sosial (Baksos) berupa Penyalaan listrik gratis program Light Up The D
Medan(harianSIB.com)Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara kecewa dengan janji DPRD Medan yang akan memang
Medan(harianSIB.com)Ketua Pengcab Persatuan Kick Boxing Indonesia (KBI) Kabupaten Langkat, Capt Edy Surahman Sinuraya, menyampaikan rasa ban
Nisel(harianSIB.com)Sebanyak 5 orang dokter spesialis yang bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Nias Selatan (Nisel) meras