Sidang Korupsi Lahan PTPN II-CitraLand, JPU: HGU Milik PTPN, Bukan NDP

Medan (harianSIB.com)

Persidangan dugaan tindak pidana korupsi kerja sama pengelolaan lahan antara PTPN II dan pengembang perumahan CitraLand kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (27/2/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang menjadi objek perkara adalah PTPN II, bukan PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

JPU Henri Sipahutar dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan, yang mengajukan permohonan peralihan HGU menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru NDP.

"Pemegang HGU atas lahan tersebut adalah PTPN, bukan NDP. Sedangkan yang mengajukan permohonan peralihan HGU ke HGB di BPN adalah NDP. Seharusnya yang memegang hak yakni PTPN. Namun hal itu tidak dilakukan," tegas Henri usai persidangan.

Perkara ini menjerat empat terdakwa, yakni Irwan Perangin-angin (mantan Dirut PTPN II), Iman Subakti (Direktur NDP), Askani (mantan Kakanwil BPN Sumut), dan Abdul Rahim Lubis (mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang). Keempatnya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor.

Baca Juga:

• Eks Gudang PTPN II Berubah Jadi Kawasan Bisnis, Lapangan Kerja Terbuka di Helvetia

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kasim, JPU menghadirkan tiga saksi, yakni Ir Alda Kartika SE, Nur Kamal SSos., dan Triandi Heru Herianto Siregar.

Triandi yang menjabat Manajer Operasional PTPN II pada 2022 menerangkan bahwa lahan seluas 2.514 hektare telah diinbrengkan dan dinilai tidak produktif. Ia juga menyebut PTPN II memiliki penyertaan saham di NDP sekitar Rp625 miliar.

Namun, ia mengakui saat perubahan HGU menjadi HGB, lokasi 20 persen hak negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 belum ditentukan.

"30 persen pun bisa kami siapkan," kata Triandi di persidangan.

Hakim anggota Bernard Panjaitan kemudian menegaskan apakah lokasi 20 persen tersebut sudah ditetapkan.

"Belum, Yang Mulia," jawab Triandi.

JPU menyoroti kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara atau masyarakat dalam proses pemberian atau perubahan hak atas tanah untuk kepentingan usaha. Menurut Henri, penyerahan itu seharusnya dilakukan bersamaan dengan permohonan peralihan HGU menjadi HGB.

"Hal itu tidak dilakukan. Tiba-tiba HGU sudah berubah menjadi HGB. Ini melanggar ketentuan," ujarnya.

Dalam persidangan juga terungkap perbedaan pandangan terkait pihak yang wajib menyerahkan 20 persen lahan. Dalam rapat di Kementerian ATR/BPN pada November 2024 disebut PTPN II yang wajib menyerahkan, namun dalam rapat Maret 2025 disebut NDP yang berkewajiban.

Majelis hakim turut mempertanyakan status rumah yang telah dibeli konsumen. Triandi mengakui konsumen yang telah melunasi pembayaran belum dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM), karena status lahan masih berupa HGB atas nama NDP.

Sidang kemudian ditunda hingga Senin, 2 Maret 2026, dengan agenda menghadirkan delapan saksi dari pihak Ciputra maupun PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

Kasus dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I untuk pembangunan kawasan CitraLand di Sumatera Utara ini menjadi sorotan publik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung RI, Anggota DPR RI Mangihut Sinaga mempertanyakan belum ditetapkannya pihak pengelola proyek sebagai tersangka.

Praktisi hukum Sumut, Ridho Rejeki Pandiangan SH MH, juga menilai perkara ini membuka persoalan tata kelola aset negara, khususnya terkait belum adanya penghapusbukuan aset dari Menteri Keuangan sebelum perubahan status lahan dilakukan.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan saksi pada persidangan berikutnya. (**)

Hakim PN Medan Vonis Seumur Hidup Pengedar 35 Kg Sabu

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

PTPN III Berangkatkan 6 Karyawan Ziarah Rohani ke Jerusalem

Pemilik Sabu 35 Kg dan 70.905 Pil Ekstasi Dituntut Mati di PN Medan

Minta Uang Pengurusan Dokumen K3, Dua Oknum PNS Disnaker Provsu Dituntut di PN Medan

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun